RUU HAM Usulkan Larangan TNI-Polri Aktif dan Purnawirawan Jadi Anggota Komnas HAM

Dia menyebut saat ini, revisi UU HAM kini telah memasuki tahapan prolegnas untuk kemudian dibahas DPR RI.

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

TNI menegaskan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Pembatasan TNI isi jabatan sipil dinilai tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

Secara prinsipil, ia menolak keras adanya instruksi atau tindakan penembakan langsung di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan tersebut.

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

Laporan yang disusun oleh Amnesty International ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2025 hingga 2026.

Wakil Ketua MPR RI M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerukan persatuan umat Islam demi Penyelamatan Al Aqsha dari kejahatan berkelanjutan Israel, menyoroti standar ganda yang melarang ibadah umat Muslim namun melindungi Yahudi.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengungkapkan jumlah pelaku yang terindikasi terlibat tidak hanya empat orang, melainkan lebih banyak.

Komnas HAM masih mengkaji kasus penyiraman Andrie Yunus. Status pelanggaran HAM belum dipastikan sambil menunggu hasil pengumpulan data.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

Sehingga, dalam implementasinya pemerintah ditegaskannya penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas.

Komnas HAM menemukan fakta bahwa sekitar 150 orang yang terdiri atas pekerja, buruh harian lepas, dan satuan pengamanan PT TPL menyerang sekitar 30 warga.

Berikut rekomendasi KomnasHAM terkait aksi demo yang telah terjadi.