Rancangan Perpres Bisnis dan HAM Ditarget Rampung Tahun Ini

Tahap berikutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum sebelum rancangan aturan tersebut diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap dia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pertemuan itu menjadi ruang diskusi awal terkait rencana besar kementerian baru tersebut.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui prakarsa penyusunan Perpres Penilaian Kepatuhan Usaha Bisnis-HAM, menandai langkah maju Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia di sektor bisnis.

Kementerian HAM meluncurkan Aplikasi PRISMA, sistem penilaian mandiri digital bagi pelaku usaha untuk memetakan risiko pelanggaran HAM. Bagaimana aplikasi ini bekerja?

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

Kemenham Lampung mengajak masyarakat berperan aktif membangun Desa Sadar HAM, menekankan implementasi nilai kemanusiaan untuk desa inklusif dan berkeadilan di kehidupan sehari-hari.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendesak perubahan pendekatan konflik Papua yang lebih humanis dan dialogis guna menciptakan perdamaian serta jaminan keamanan bagi warga setempat.

Aktivis 98 memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah sigap pemerintah dalam menanggapi teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan komitmen negara.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Dalam draft RUU HAM ada butir yang mencantumkan bahwa anggota dan purnawirawan TNI-Polri dilarang menjadi anggota KomnasHAM.

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

Dia menyebut saat ini, revisi UU HAM kini telah memasuki tahapan prolegnas untuk kemudian dibahas DPR RI.

Secara prinsipil, ia menolak keras adanya instruksi atau tindakan penembakan langsung di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan tersebut.