Perpres

Perpres Ojol resmi terbit. Kementerian UMKM mengawal kemitraan aplikator–driver, sementara Kemenhub dan Komdigi mengatur tarif dan layanan pengantaran.

Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, guna segera mengoperasikan ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menunjuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua. Apa saja tugas dan anggota Komite Kereta Cepat ini?

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia terus mengevaluasi peluang untuk dampak sosial-ekonomi, termasuk langkah strategis dalam menurunkan komisi bagi pengemudi Danantara Ojol.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui prakarsa penyusunan Perpres Penilaian Kepatuhan Usaha Bisnis-HAM, menandai langkah maju Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia di sektor bisnis.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mengkaji ulang transaksi dengan AS dan meminta KPK menilai risiko pembelian energi dan pesawat.

Perum Bulog terus mematangkan Proyek 100 Gudang Bulog baru untuk memperkuat infrastruktur pangan nasional, kini menunggu rampungnya Peraturan Presiden.

Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Bandara Bali Utara, proyek strategis yang tertuang dalam Perpres 2025, demi pemerataan ekonomi Bali. Mengapa ini krusial?

Anggota DPR mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres terbaru terkait IKN, sebab istilah ini tidak ada di UU IKN dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang merupakan visi Presiden Prabowo sejak 2014 akan memprioritaskan integritas dan kompetensi pegawai. Bagaimana prosesnya?

Potret ajudan Jaksa Agung RI baru dari Coprs Polisi Militer.