MRP Papua Tengah Desak Perubahan Pendekatan Konflik Papua, Fokus Dialog dan Humanis

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menyerukan perubahan pendekatan komprehensif dalam menangani konflik yang terjadi di Tanah Papua. Desakan ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan menjamin keamanan bagi seluruh warga setempat. Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyampaikan pandangan ini di Nabire pada Jumat, 10 April 2026.

Menurut Agustinus, penyelesaian konflik tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan semata. Ia menekankan perlunya langkah strategis yang mengedepankan dialog terbuka dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat menemukan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan di Papua.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk berani mencari solusi menyeluruh agar masyarakat dapat hidup aman dan damai. Perubahan strategi yang lebih humanis dan berorientasi jangka panjang sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang selama ini belum tuntas dengan pendekatan keamanan.

Majelis Rakyat Papua Tengah secara tegas menyoroti bahwa pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan persoalan di Tanah Papua secara tuntas. Agustinus Anggaibak menyatakan bahwa pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak terkait. Dialog ini krusial untuk menemukan jalan keluar yang berkelanjutan atas konflik yang terus terjadi.

Evaluasi kebijakan secara menyeluruh juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perubahan pendekatan ini. MRP Papua Tengah memandang bahwa hanya dengan meninjau ulang kebijakan yang ada, pemerintah dapat mengidentifikasi akar masalah. Dari sana, solusi yang lebih tepat dan efektif bisa dirumuskan untuk menjamin kedamaian.

“Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” ujar Agustinus Anggaibak. Pernyataan ini menegaskan urgensi perubahan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.

Selain dialog, MRP Papua Tengah juga meminta pemerintah untuk lebih menghadirkan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan di Papua. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan di tengah masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi juga menjadi poin penting.

Peningkatan SDM dan ekonomi diyakini dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih komprehensif bagi seluruh masyarakat Papua. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang tenteram dan harmonis bagi semua pihak. Agustinus Anggaibak menekankan bahwa Papua harus diarahkan menjadi wilayah yang damai dan sejahtera.

Warga asli Papua maupun pendatang dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan dengan aman. “Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan agar Papua menjadi tanah damai dan membawa kesejahteraan bagi semua,” tegas Agustinus.

MRP Papua Tengah turut menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak sebagai bagian integral dari upaya menciptakan rasa keadilan. Keadilan ini esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tanpa penegakan hukum yang imparsial, konflik akan sulit diredam secara permanen.

Agustinus Anggaibak mencontohkan bahwa penambahan pasukan besar-besaran, baik dari TNI maupun Polri, di daerah berintensitas konflik tinggi terbukti belum efektif. Langkah tersebut belum mampu meredam kekerasan yang terus terjadi di lapangan.

“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” kata Agustinus. Ia menambahkan, konflik masih saja terjadi, baik secara horizontal antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat, seperti yang terjadi di Dogiyai.

Pandangan dan desakan ini telah disampaikan langsung kepada perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) saat kunjungan mereka ke Nabire. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengusut kasus konflik di Dogiyai beberapa hari sebelumnya.

Sumber: AntaraNews