Sorot
{{caption}}
Bahas Rupiah 18.000 per Dolar AS, ini Hasil Rapat DPR dan Pemerintah

{{caption}}
Detik-Detik Pabrik Ikan di Pati Terbakar

{{caption}}
Bayang-Bayang Granat di Perguruan Cikini

{{caption}}
Pramono Buka Peluang Gratiskan Ancol hingga Ragunan saat HUT Jakarta

{{caption}}
Polisi Ungkap Sosok Terduga Pembakar 3 Santri di Lombok Tengah

{{caption}}
Sony Sonjaya Mengaku Siap Buka-bukaan

Topik Terkait
{{caption}}
Kunjungi Bupati Lombok Barat, KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM

Dua program unggulan tahun 2026 tersebut akan langsung diarahkan ke masyarakat tingkat paling bawah yaitu kampung, desa atau kelurahan.

{{caption}}
Kemen HAM Bentuk 200 Desa Sadar HAM Nasional pada 2026

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

{{caption}}
Kementerian HAM Targetkan 200 Desa Sadar HAM di 2026, Perkuat Pemahaman Nilai Kemanusiaan di Tingkat Desa

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

{{caption}}
Kementerian HAM Kaltim Gencarkan Pembentukan Desa Sadar HAM untuk Tingkatkan Pengetahuan Hak Dasar

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

{{caption}}
Kemenham dan Kukar Bersinergi Wujudkan Desa Sadar HAM untuk Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.

{{caption}}
UNDP Dorong Penerapan Prinsip Bisnis dan HAM untuk Pelaku Usaha di Indonesia

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

{{caption}}
Rancangan Perpres Bisnis dan HAM Ditarget Rampung Tahun Ini

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

{{caption}}
KemenHAM Buka Ruang Evaluasi Pembangunan Papua Demi Kebijakan Berbasis HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

{{caption}}
KemenHAM Tegaskan RUU HAM Bakal Perkuat Taring Komnas HAM

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

{{caption}}
Usai Uji Publik, KemenHAM Lanjutkan Harmonisasi Revisi UU HAM dengan Kemenkum

Tahap berikutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum sebelum rancangan aturan tersebut diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

{{caption}}
Kolaborasi Kunci Penyelesaian Konflik Agraria Jambi, Kakanwil Kemenham Soroti Sinergi Lintas Lembaga

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.