Kunjungi Bupati Lombok Barat, KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM

Kemenham Lampung mengajak masyarakat berperan aktif membangun Desa Sadar HAM, menekankan implementasi nilai kemanusiaan untuk desa inklusif dan berkeadilan di kehidupan sehari-hari.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

Pemetaan tersebut setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Kementerian HAM (Kemenham) gencar melakukan penguatan kapasitas HAM bagi pelajar SMA di Manggarai Timur. Langkah strategis ini bertujuan membentuk generasi emas yang berkarakter dan berlandaskan HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bakal membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM)

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendesak perubahan pendekatan konflik Papua yang lebih humanis dan dialogis guna menciptakan perdamaian serta jaminan keamanan bagi warga setempat.

Aktivis 98 memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah sigap pemerintah dalam menanggapi teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan komitmen negara.

Ketua Komisi III DPR RI Willy Aditya mengajak pers aktif membangun narasi publik untuk mendorong terbentuknya peradaban HAM di Indonesia, menekankan peran krusial media dalam membentuk kesadaran masyarakat.

Konflik AS-Israel di Iran memicu penutupan ruang udara. Wamen HAM Mugiyanto tertahan tiga hari di Doha saat hendak ke Sidang HAM PBB di Jenewa.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakan parsel Natal dan Tahun Baru sebagai komitmen menjaga integritas pemerintahan, memastikan pelayanan publik yang bersih.