Kunjungi Bupati Lombok Barat, KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM

Kemenham Lampung mengajak masyarakat berperan aktif membangun Desa Sadar HAM, menekankan implementasi nilai kemanusiaan untuk desa inklusif dan berkeadilan di kehidupan sehari-hari.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

Pemetaan tersebut setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Kementerian HAM (Kemenham) gencar melakukan penguatan kapasitas HAM bagi pelajar SMA di Manggarai Timur. Langkah strategis ini bertujuan membentuk generasi emas yang berkarakter dan berlandaskan HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bakal membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM)

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

Tahap berikutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum sebelum rancangan aturan tersebut diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.