Pemprov Sulbar Dorong Pembentukan Kampung Redam, Upaya Cegah Konflik Sosial

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) aktif mendorong inisiatif penting. Inisiatif ini adalah pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian, atau yang disingkat Kampung Redam. Program ini bertujuan sebagai upaya pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat yang komprehensif.

Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi. Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar di Mamuju pada Kamis lalu. Beliau menegaskan bahwa Kampung Redam dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di tengah masyarakat.

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan ketahanan sosial secara permanen di seluruh wilayah. Model ini diharapkan menjadi ruang dialog efektif. Mediasi dan penyelesaian masalah dapat dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka yang merugikan.

Muhammad Darwis Damir menyoroti karakter masyarakat Sulawesi Barat yang sangat plural. Keragaman ini mencakup aspek etnis, agama, budaya, serta kepentingan sosial dan ekonomi yang beragam. Pluralitas ini merupakan kekuatan besar yang harus terus dirawat dan dijaga kelestariannya.

Namun, dinamika pembangunan yang pesat juga membawa potensi risiko. Isu pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, politik lokal, hingga kesenjangan sosial dapat memicu konflik sosial apabila tidak dilakukan upaya pencegahan secara dini dan terstruktur. Oleh karena itu, upaya pencegahan dini dan terstruktur sangat krusial untuk menjaga harmoni.

Penguatan pencegahan konflik sosial ini selaras dengan visi pimpinan daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar menekankan pentingnya pengelolaan keragaman sosial secara inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif Kampung Redam menjadi jawaban konkret atas arahan tersebut.

Darwis Damir menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban fundamental. Kewajiban tersebut adalah mencegah, menghentikan, serta memulihkan konflik sosial. Pendekatan yang digunakan harus sistematis, terpadu, dan berkelanjutan demi stabilitas daerah.

Pembentukan Kampung Redam merupakan salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut. Model ini dirancang sebagai solusi lokal berbasis masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga.

Beliau menjelaskan bahwa konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik. Kekerasan ini terjadi antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam kurun waktu tertentu. Dampaknya sangat luas, meliputi ketidakamanan, disintegrasi sosial, gangguan stabilitas nasional, serta hambatan pembangunan yang signifikan.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Darwis Damir menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Salah satunya adalah menetapkan desa atau kelurahan yang rawan konflik sebagai lokasi prioritas. Langkah ini bertujuan memperkuat pencegahan konflik berbasis masyarakat secara langsung.

Rekomendasi lain mencakup penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. SK ini akan berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk pembentukan, pelaksanaan, dan keberlanjutan Kampung Redam. Legalitas ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

Selain itu, ia mendorong pembentukan Forum Kampung Redam yang melibatkan lintas unsur masyarakat. Forum ini akan terdiri dari pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga unsur keamanan. Wadah dialog dan rekonsiliasi ini bertujuan menyelesaikan persoalan sosial melalui musyawarah dan kearifan lokal.

Darwis Damir juga menekankan pentingnya integrasi Kampung Redam dengan Tim Terpadu. Serta, Kader Pelopor Revolusi Mental dalam deteksi dini, respon cepat, dan penanganan konflik sosial. Penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan akan menjadikan Kampung Redam model percontohan yang efektif.

Sumber: AntaraNews