Kemenkum Sulbar

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar Pameran Pelayanan Publik pada Minggu, 9 Agustus, sebagai bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81, menunjukkan komitmen mendekatkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) bersama Rumah BUMN Kabupaten Mamuju berkolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui dukungan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan, demi memajukan perekonomian dae

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Kanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tim perancang untuk kritis terhadap produk hukum, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan lebih tinggi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar mendorong sertifikasi indikasi geografis untuk produk UMKM lokal, menjamin perlindungan hukum dan peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas.