Sorot
{{caption}}
35.476 Manajer Kopdes Merah Putih dan Pengelola Kampung Nelayan Dilatih Komcad

{{caption}}
Pria Eksibisionis di Depan Dua Bocah Perempuan

{{caption}}
Pelatih Portugal Tak Berani Ganti Cristiano Ronaldo?

{{caption}}
Penampilan Sony Sonjaya dan Buku Catatan Kecil di Tangan

{{caption}}
Reaksi Yoane Wissa usai RD Kongo Cetak Gol dan Poin Bersejarah di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Kubu Sony Sonjaya: Elza Syarief Bukan Mundur, Tapi Dicabut Surat Kuasanya

Topik Terkait
{{caption}}
Kunjungi Bupati Lombok Barat, KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM

Dua program unggulan tahun 2026 tersebut akan langsung diarahkan ke masyarakat tingkat paling bawah yaitu kampung, desa atau kelurahan.

{{caption}}
Kemen HAM Bentuk 200 Desa Sadar HAM Nasional pada 2026

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

{{caption}}
Kementerian HAM Targetkan 200 Desa Sadar HAM di 2026, Perkuat Pemahaman Nilai Kemanusiaan di Tingkat Desa

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

{{caption}}
Kementerian HAM Kaltim Gencarkan Pembentukan Desa Sadar HAM untuk Tingkatkan Pengetahuan Hak Dasar

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

{{caption}}
Kemenham dan Kukar Bersinergi Wujudkan Desa Sadar HAM untuk Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.

{{caption}}
Pemprov Sulbar Dorong Pembentukan Kampung Redam, Upaya Cegah Konflik Sosial

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

{{caption}}
Tahukah Anda? Kotim Siapkan Perda Unik, Regulasi Pencegahan Konflik Sosial Demi Stabilitas Daerah

Pemerintah Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Regulasi Pencegahan Konflik Sosial. Apa saja poin pentingnya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

{{caption}}
Menteri HAM Bakal Bangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian, Ini Tujuan dan Fungsinya

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bakal membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM)

{{caption}}
Kapolri Setuju Sipil Duduki Jabatan Tertentu di Polri, Wujudkan Asas Resiprokal

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

{{caption}}
Reformasi HAM: Revisi UU HAM 1999, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi di Era Digital

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

{{caption}}
RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

{{caption}}
Penurunan Potongan Tarif Ojol Jadi 8 Persen Cerminan Perlindungan HAM bagi Pekerja Transportasi Online

Kebijakan tersebut memungkinkan pengemudi ojek online menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan.

{{caption}}
Kementerian HAM Buka Opsi Permintaan Maaf Negara ke Korban Terkait Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Aturan itu akan masuk dalam peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tengah disusun pemerintah.

{{caption}}
Menteri HAM Kecam Aksi Penyiraman Air Keras ke Aktivis: Jangan Biarkan Premanisme Hidup!

Pigai menilai, tindakan kekerasan terutama penyiraman air keras yang dialami korban, merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak dapat ditoleransi.

{{caption}}
Menteri Luar Negeri Iran Ungkap Upaya Gagalkan Kesepakatan Teheran-Washington, Israel Jadi Dalang

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyoroti adanya pihak-pihak yang berupaya menggagalkan Kesepakatan Teheran-Washington, dengan Israel disebut sebagai aktor utama. Apa motif di baliknya?

{{caption}}
Pemerintah Hadir Penuh: Wamendagri Tegaskan Pemulihan Keamanan Wamena Prioritas Utama

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

{{caption}}
Stabilitas Global: Qatar Inginkan Negara Kawasan Terlibat dalam Kesepakatan Selat Hormuz

Qatar menekankan pentingnya partisipasi negara-negara regional dan pengamanan internasional dalam setiap kesepakatan Selat Hormuz di masa depan untuk menjamin stabilitas pelayaran global.

{{caption}}
Serangan AS-Israel di Iran Selatan Tewaskan 10 Orang, Picu Ketegangan Regional

Konflik di Timur Tengah semakin memanas setelah serangan AS-Israel di Iran selatan menewaskan 10 orang dan melukai delapan lainnya. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di kawasan.

as
{{caption}}
Danrem 152/Baabullah Beri Pengarahan Warga Sibenpopo, Ajak Jaga Persatuan Pasca Konflik Halmahera Tengah

Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin memberikan pengarahan langsung kepada warga Desa Sibenpopo, Halmahera Tengah, usai konflik. Ia tekankan pentingnya persatuan dan stabilitas keamanan wilayah.

{{caption}}
Polri Perkuat Keamanan di Maluku Utara dan Papua Tengah, Ratusan Personel Dikerahkan

Polri mengambil langkah cepat memperkuat keamanan di Maluku Utara dan Papua Tengah dengan mengerahkan ratusan personel gabungan untuk menjaga stabilitas kamtibmas pasca-insiden krusial.