Menteri HAM Bakal Bangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian, Ini Tujuan dan Fungsinya

Dua program unggulan tahun 2026 tersebut akan langsung diarahkan ke masyarakat tingkat paling bawah yaitu kampung, desa atau kelurahan.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kementerian HAM Kaltim) aktif membentuk Desa Sadar HAM guna mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai warga negara dan membangun peradaban hak di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya serius mencegah konflik sosial dengan mendorong pembentukan Kampung Redam, sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah tersebut.

Indonesia mengambil langkah penting dengan menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai inti rencana pembangunan nasional, sebuah inisiatif yang diharapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Pemetaan tersebut setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Menteri HAM Pigai mengajak warga Mandailing Natal (Madina) untuk aktif mengidentifikasi kebutuhan P5HAM, menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan rakyat.

Pemerintah Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Regulasi Pencegahan Konflik Sosial. Apa saja poin pentingnya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Peresmian ini bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM

Konflik tersebut juga membuat 60 ribu masyarakat mengungsi ke kota terdekat seperti Timika dan Nabire.

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa berita yang menyebutkan tentang tim asesor yang menetapkan status pembela HAM adalah tidak benar.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Pigai juga meminta semua pihak tidak mudah terpancing dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah akan terus memantau dan mendukung proses hukum kasus penyiraman yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam dugaan kekerasan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik premanisme. Simak selengkapnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar utama pembangunan peradaban HAM. Media dinilai krusial dalam menghadirkan keadilan dan mengawal penegakan hukum.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Kontroversi seputar pemberian Gelar Pahlawan Soeharto kepada presiden kedua Indonesia memuncak, namun Menteri HAM Natalius Pigai memilih untuk tidak berkomentar, memicu pertanyaan publik.