LIVE

Menteri HAM Pigai Usul RUU Kebebasan Beragama, Singgung Maraknya Kasus Intoleransi

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

intoleransi
Menteri HAM mengusulkan halaman Gedung DPR RI di Senayan dijadikan Pusat Demokrasi, sebuah ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana konsep ini akan diwujudkan dan apa dampaknya?
Menteri HAM mengusulkan halaman Gedung DPR RI di Senayan dijadikan Pusat Demokrasi, sebuah ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana konsep ini akan diwujudkan dan apa dampaknya? (Merdeka.com)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Beragama sebagai respons atas masih maraknya kasus intoleransi di berbagai daerah. Usulan serupa memang pernah disampaikan sebelumnya oleh Pigai dalam forum resmi.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Pigai, persoalan intoleransi tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah timur.

"Ini makin ke timur, orang Islam juga mengalami penderitaan. NTT juga sama. Bali, di luar Bali orang yang bukan beragama mayoritas di sana juga mengalami penderitaan. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama," kata Pigai dalam rapat.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya payung hukum yang secara khusus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

Masih Berdebat Soal Nama RUU

Pigai mengungkapkan, usulan tersebut telah dibicarakan dengan Menteri Agama. Namun, hingga kini masih terdapat perbedaan pandangan terkait nama regulasi yang akan dibentuk.

"Kementerian HAM telah mengusulkan, bicara dengan Menteri Agama, saya mau hadirkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama. Hanya Menteri (Agama) bilang, 'enggak bisa Pak Pigai, kalau mau Undang-Undang Perlindungan Umat'," kata Pigai.

Menurut Pigai, penggunaan kata perlindungan dinilai belum mencakup seluruh kelompok kepercayaan, terutama penganut agama lokal dan aliran kepercayaan.

"Bagaimana dengan mereka yang agama wiwitan, atau agama-agama lokal yang dipunyai? Jadi kita mengusulkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama, tapi sementara negara ini masih berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama," katanya.

"Jadi dia pakai perlindungan, saya mengusulkan kebebasan. Ini masih perdebatan," sambung dia.

Soroti Kelompok Agama Lokal

Pigai menegaskan, substansi utama dari usulan tersebut adalah memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penganut agama lokal dan kepercayaan tradisional, memperoleh hak yang sama di mata hukum.

Menurutnya, istilah kebebasan beragama lebih merepresentasikan prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Selain itu, Pigai juga membantah anggapan bahwa Jawa Barat merupakan daerah paling intoleran di Indonesia. Ia menilai penilaian tersebut tidak bisa digeneralisasi hanya dari satu kasus yang mencuat ke publik.

"Ini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan saya, berdasarkan penelitian saya. Tapi Jawa Barat hanya satu kasus saja muncul, itu dianggap wah luar biasa Jawa Barat ini intoleran," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
IHSG Diprediksi Melemah, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 4 Juni 2026

{{caption}}
32 Jam dalam Hidup Dadan Hindayana

{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: KUHP Nasional Perkuat Jaminan Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Indonesia
{{caption}}
Menag: Bhinneka Tunggal Ika Fondasi Moderasi Beragama, Cegah Konflik

Menteri Agama menegaskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kerangka berpikir moderasi beragama untuk mencegah konflik, pentingnya memahami keberagaman Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika
{{caption}}
Menteri HAM Pigai Usulkan UU Kebebasan Beragama agar Warga Bisa Memeluk Agama di Luar yang Diakui

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan aturan tentang kebebasan beragama.

UU Kebebasan Beragama
{{caption}}
Pesan Menag pada Kepala Daerah: Kalau Umat Bergama Rukun, Tidak Ada Kekuatan yang Acak-Acak Indonesia

Indonesia merupakan negara yang paling plural. Sehingga persatuan perlu terus dijaga.

Menag Nasaruddin Umar
{{caption}}
Salam Lintas Agama Dinilai Upaya untuk Merawat Kemajemukan di Indonesia

Salam lintas agama merupakan salah satu upaya berkesinambungan merawat kemajemukan dimiliki Indonesia.

kebhinekaan bangsa
{{caption}}
MUI: Tolak Gerakan Intoleransi Atas Nama Agama Apapun!

Semakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.

Intoleransi
{{caption}}
Densus 88 dan SMPN 1 Muara Teweh Gelar Sosialisasi Bahaya Radikalisme bagi Pelajar

Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan SMPN 1 Muara Teweh mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan dampak negatif media sosial untuk membentengi generasi muda serta meningkatkan kewaspadaan pelajar.

barito utara
{{caption}}
Diskominfo Kaltim Ajak Pelajar Perkuat Keamanan Digital dan Tangkal Intoleransi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim gencar sosialisasikan pentingnya keamanan digital dan cara tangkal intoleransi di media sosial kepada pelajar, mengingat rendahnya literasi digital membuat generasi muda rentan kejahatan siber.

cybercrime
{{caption}}
Pemkab Bekasi Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Intoleransi, Jamin Kebebasan Beragama

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan tidak ada ruang bagi tindakan intoleransi, dengan Plt Bupati Asep Surya Atmaja menegaskan komitmen menjaga kebebasan beragama di wilayah heterogen tersebut.

asep surya atmaja
{{caption}}
Pencegahan Paham IRET Sulbar: Pemprov Perkuat Regulasi dan Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat upaya Pencegahan Paham IRET Sulbar dengan pendekatan lintas sektor berbasis regulasi, menjaga stabilitas ideologi dan keamanan masyarakat.

ekstremisme
{{caption}}
Disdik Palangka Raya dan Densus 88 Kolaborasi Kuatkan Pencegahan Paham Radikal di Sekolah

Dinas Pendidikan Palangka Raya bersama Densus 88 Antiteror Polri bersinergi menguatkan pencegahan paham radikal di lingkungan sekolah, menyasar kepala SMP se-Kota Palangka Raya untuk membentengi generasi muda dari intoleransi dan kekerasan.

densus 88
{{caption}}
Kemenag Tegaskan Pentingnya Dakwah Damai untuk Tangkal Radikalisme dan Intoleransi

Kementerian Agama (Kemenag) menekankan urgensi dakwah damai guna menangkal radikalisme dan intoleransi, seiring upaya meningkatkan indeks kerukunan beragama di Indonesia.

dakwah damai
{{caption}}
Natalius Pigai Sebut Kondisi HAM Indonesia Masih Medioker

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

berita update
{{caption}}
Cerita Menteri Pigai Tak Pernah Ditegur Presiden Prabowo: Berarti Selama Ini Senapas, Seirama

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

menteri ham
{{caption}}
Menteri Pigai Buka Kelas Jurnalis HAM: 80 Persen Isi Media Didominasi Pemberitaan Negatif

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

berita update
{{caption}}
Pigai: Presiden Tidak Pernah Perintahkan TNI-Polri Masuk ke Wilayah Sipil

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

berita update
{{caption}}
Menteri Natalius Pigai Minta Tata Kelola MBG Dibenahi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

berita update
{{caption}}
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

dialog papua