Pigai: Presiden Tidak Pernah Perintahkan TNI-Polri Masuk ke Wilayah Sipil

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di institusi sipil.

Hal itu disampaikan Pigai saat membuka acara Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).

“Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil," kata Pigai.

Pigai mengungkapkan, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

“Ini kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah! Yang ada itu menteri-menteri yang sipil (mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil)," ungkapnya.

Tidak Pernah Mendapat Teguran

Menurutnya, publik selama ini keliru apabila menganggap keterlibatan aparat di lembaga sipil merupakan instruksi langsung Prabowo sebagai Presiden. Dia pun kemudian mencontohkan kondisi yang berada di kementerian yang ia pimpinan.

Dia menegaskan, tidak ada satu pun pejabat di kementeriannya yang berasal dari latar belakang TNI maupun Polri. Mulai dari Office Boy (OB) hingga setingkat Irjen.

“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri,” tegasnya.

Kendati demikian, Pigai mengaku tidak pernah mendapatkan teguran dari presiden meski tidak melibatkan aparat dalam struktur di kementeriannya.

Media Harus Lebih Kritis



Pigai menilai, media seharusnya lebih kritis terhadap para pejabat sipil yang membuka ruang bagi aparat untuk masuk ke jabatan sipil.

“Oleh karena itulah, kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?," ujarnya.

Meski demikian, Pigai mengaku memahami apabila menteri yang berasal dari institusi TNI-Polri membawa rekan-rekannya untuk menduduki jabatan tertentu di kementerian.

Namun, yang menjadi persoalan menurutnya ialah ketika pejabat sipil justru secara aktif mengundang aparat masuk ke ranah birokrasi sipil.

“Tapi menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang?," pungkasnya.