VIDEO: Jenderal Blak-blakan Soal UU TNI Baru: Waktu 2020 Ada TNI Aktif di BNPB Tapi Tak Ada yang Protes

Menurutnya, TNI juga tidak berkeinginan menjabat jabatan sipil jika tidak ada permintaan dari pemerintah pusat.

Kristomei lantas dicecar akademisi mengenai netralitas saat ada prajurit ditempatkan di bidang politik

Kapuspen TNI mengklaim generasi muda TNI pada saat ini tidak mau dwifungsi terjadi, tetapi ingin menjadi tentara yang profesional.

DPR bersama pemerintah terus mengedepankam supremasi sipil dan semangat reformasi.

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

TB berharap UU TNI yang baru bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pemerintah.

Gerindra menilai tak ada masalah dengan menempatkan TNI aktif dijabatan sipil selama ada persetujuan dari presiden.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

MK kembali menggelar Sidang Lanjutan Judicial Review Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Ketiga ahli yang dihadirkan MK yakni, peneliti Muhammad Haripin, akademisi Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Perubahan poin-poin penting dalam UU baru TNI itu sebelumnya dibahas pemerintah bersama DPR.

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Puan menegaskan DPR telah memastikan tidak ada pasal yang menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Prajurit TNI juga tetap dilarang berbisnis dan berpolitik.

Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

Demo penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang TNI Gedung DPR/MPR, Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh.