Natalius Pigai

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Pigai juga meminta semua pihak tidak mudah terpancing dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah akan terus memantau dan mendukung proses hukum kasus penyiraman yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Menurutnya, meski kasus tersebut tercatat secara administratif, namun perlindungan fisik dan hukum terhadap korban masih nihil.

Gugatan dilakukan pegawainya sendiri yakni Ernie Nurheyanti M. Toelle.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pertemuan itu menjadi ruang diskusi awal terkait rencana besar kementerian baru tersebut.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi desakan Koalisi Masyarakat Sipil terkait inklusi akuntabilitas HAM dalam Traktat Keamanan Indonesia Australia yang baru ditandatangani, memicu perdebatan penting tentang independensi pengawasan HAM.

Pigai menegaskan pemerinta pusat terlebih Presiden Prabowo Subianto sudah menggelontorkan anggaran APBN ke daerah sesuai Pasal 34 UUD 1945.

Pigai mengaku tetap harus mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat karena tidak tersedianya anggaran bantuan sosial di kementeriannya.

Menteri HAM Natalius Pigai hari ini menjalankan rapat kerja dengan DPR Komisi XIII.

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di tingkat global.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakan parsel Natal dan Tahun Baru sebagai komitmen menjaga integritas pemerintahan, memastikan pelayanan publik yang bersih.