LIVE

Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah Lewat Monitoring Evaluasi

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

kemenkum babel
Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.
Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) baru-baru ini menggelar rapat monitoring penting. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil analisis serta evaluasi peraturan daerah tahun 2025. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat kualitas regulasi di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat yang dilaksanakan secara hibrida di Pangkalpinang ini melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kepulauan Babel. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa kegiatan ini krusial. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian regulasi lokal dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pembangunan daerah.

Inisiatif ini merupakan bagian integral dari fungsi kantor wilayah dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan daerah. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang efektif. Hal tersebut juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pentingnya Keselarasan Regulasi Daerah

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menekankan bahwa analisis dan evaluasi peraturan daerah sangat penting. Ini memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, regulasi yang baik juga mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi serta sinergi dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Manurung juga menyoroti pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Keberhasilan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi sangat bergantung pada koordinasi berkelanjutan. Komunikasi yang efektif serta kesamaan persepsi diperlukan dalam menyempurnakan regulasi. Hal ini bertujuan agar regulasi menjadi berkualitas dan implementatif di lapangan.

Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi

Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menjelaskan bahwa monitoring ini adalah tindak lanjut. Ini berasal dari hasil analisis dan evaluasi terhadap sejumlah peraturan daerah tahun 2025. Evaluasi tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh kantor wilayah.

Kegiatan monitoring ini secara spesifik bertujuan untuk memastikan rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyempurnakan regulasi atau menguatkan implementasi kebijakan. Hasil analisis dan evaluasi menghasilkan rekomendasi regulatif dan non-regulatif.

Rekomendasi regulatif mencakup penyempurnaan norma, substansi, dan harmonisasi peraturan daerah. Tujuannya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, rekomendasi non-regulatif berfokus pada penguatan implementasi kebijakan.

Fokus pada Pangan dan Gizi Berkelanjutan

Rekomendasi non-regulatif juga mencakup peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, ada penyusunan pedoman teknis serta penguatan perencanaan program di bidang pangan. Aspek ini menjadi krusial dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017. Perpres tersebut mengatur tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Regulasi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan terintegrasi melalui Rencana Aksi Daerah.

Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembangunan sektor pangan dan gizi yang berkelanjutan. Orientasinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas regulasi daerah memiliki dampak langsung pada kehidupan warga.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Korban Ledakan Bom Bekas Perang Dunia II di Biak Bertambah

{{caption}}
Hasil TKA SD 2026, Yogyakarta Tertinggi

{{caption}}
Pola Kekerasan Seksual di Kampus Berubah, Mendiktisaintek: Kini Lewat Digital

{{caption}}
Siswa Berebut Cerita Cita-cita ke Prabowo, Ada yang Ingin Jadi Presiden

{{caption}}
Massa RT-RW Kepung Balai Kota Tuntut Pemakzulan, Wali Kota Sukabumi Minta Maaf

{{caption}}
Fakta Baru Kasus Hanania Travel: Uang Jemaah Umrah Dipakai Bayar Influencer

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkumham Babel Selaraskan Raperda Transaksi Nontunai Desa Bangka Tengah

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Transaksi Nontunai Desa
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Peningkatan Kualitas Perda Demi Harmonisasi Hukum Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kemenkum Babel
{{caption}}
Harmonisasi Ranperda BMD Bangka Selatan, Kemenkum Pastikan Regulasi Daerah Selaras

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Harmonisasi Ranperda
{{caption}}
Harmonisasi Ranperkada Bangka Tengah Diharapkan Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

kesejahteraan masyarakat
{{caption}}
Kemenkum Dorong Harmonisasi Perda, Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

Harmonisasi Perda
{{caption}}
Harmonisasi Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046: Kemenkum Babel Pastikan Regulasi Selaras Hukum Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Harmonisasi Ranperda RTRW Bangka Tengah
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka untuk Kualitas Regulasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Pemerintahan Desa
{{caption}}
Kemenkumham Babel Harmonisasi 11 Raperbup, Perkuat Tata Kelola Belitung Timur

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Kemenkum Babel Mantapkan Harmonisasi Dua Raperda Penting di Bangka

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkumham Babel Harmonisasi Empat Raperbup Belitung Timur Demi Efektivitas Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Kepastian Hukum
{{caption}}
Kemenkumham Babel Temukan Inkonsistensi, Ajak Revisi Perda Ketahanan Pangan dan Perlindungan Lahan

Kanwil Kemenkumham Babel menggelar diskusi kelompok untuk menganalisis Perda Ketahanan Pangan dan perlindungan lahan, menemukan inkonsistensi yang mendesak untuk direvisi demi regulasi yang lebih efektif.

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029 Demi Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Akurasi Data Fidusia, Pastikan Validitas Laporan Notaris

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung serius meningkatkan akurasi data fidusia melalui sinkronisasi dengan notaris di Kabupaten Bangka. Langkah ini krusial untuk memastikan kesesuaian data dan mengoptimalkan pelayanan publi

akurasi data
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Hadirkan Layanan Keliling Kekayaan Intelektual, Dekatkan Perlindungan Hukum ke Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan layanan keliling kekayaan intelektual, mendekatkan akses pendaftaran dan edukasi hukum kepada masyarakat serta UMKM.

bangka belitung
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Gelar FKK, Dorong Peningkatan Kebijakan Publik Berbasis Data

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

analisis kebijakan
{{caption}}
Kemenkum Babel Kawal Pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan, Jamin Perlindungan Produk Unggulan Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

bangka tengah
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran OBH, Jamin Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

akses keadilan
{{caption}}
Sertifikat IG Teh Tayu Jebus Diserahkan, Dorong Ekonomi Lokal Bangka Barat

Kanwil Kemenkum Babel secara resmi menyerahkan Sertifikat IG Teh Tayu Jebus kepada Pemkab Bangka Barat, menjadi langkah penting untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

bangka barat
{{caption}}
Perkuat Pembangunan Kependudukan Bulukumba, Pemkab Harmonisasi Ranperbup

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengambil langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kependudukan dengan harmonisasi rancangan peraturan bupati (Ranperbup) guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

bulukumba
{{caption}}
Kemenkum NTT Harmonisasi Ranperda Manggarai Timur, Perkuat Kepastian Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

harmonisasi hukum
{{caption}}
Pemkot Makassar Perkuat Ekskul Sekolah Dukung PP Tunas, Lindungi Anak dari Bahaya Gadget

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

dinas pendidikan makassar
{{caption}}
Papua Barat Siapkan Regulasi BUMD untuk Pengelolaan PI Migas 10 Persen

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

bumd
{{caption}}
Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur Koordinasi Bahas Ranpergub, Pastikan Kualitas Hukum Daerah

Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah.

gubernur sulut
{{caption}}
BNPT Perkuat Komitmen Penanggulangan Ekstremisme Melalui Sosialisasi RAN PE Fase II

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

bnpt