Peraturan Daerah

DPRD Kota Malang bersama Pemkot Malang sedang memfinalisasi Raperda Parkir Malang yang akan mengatur skema bagi hasil lebih fleksibel, berpotensi meningkatkan pendapatan pengelola dan juru parkir.

Satpol PP Belitung mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan surat peringatan kepada sejumlah tempat usaha yang tetap beroperasi pada malam hari selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum.

Satpol PP Kepulauan Seribu mengintensifkan pengawasan terhadap tempat usaha selama bulan suci Ramadan, menyasar rumah makan dan warung kelontong untuk memastikan ketertiban umum dan kepatuhan aturan yang berlaku.

Kemenkum DIY berhasil mengharmonisasi 532 produk hukum daerah sepanjang 2025, menegaskan komitmen menciptakan regulasi berkualitas yang selaras dan aplikatif bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bantul untuk meningkatkan mutu edukasi. Simak detailnya!

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun resmi memberlakukan Larangan THM Madiun Ramadhan 2026 dan Idul Fitri, berikut detail aturan dan sanksi yang berlaku untuk menghormati bulan suci.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sukses mengharmonisasi Ranperda RTRW, sebuah langkah krusial untuk pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin mengintensifkan penertiban baliho Banjarmasin di 17 titik strategis, menyusul instruksi Wali Kota untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota.

Capaian luar biasa Realisasi PAD NTB 2025 tembus 103,04 persen, didorong oleh performa pajak daerah yang signifikan, menunjukkan kemandirian fiskal daerah yang makin kuat.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan selaras kebijakan nasional.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi melarang pesta kembang api pada malam pergantian tahun, mengimbau masyarakat untuk fokus pada doa bersama dan refleksi akhir tahun.

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir menekankan pentingnya Perencanaan Kota Jangka Panjang hingga 30 tahun ke depan demi menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

DPRD Jawa Barat secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda penting, termasuk pajak daerah dan sumber daya air, hingga akhir 2025 demi regulasi berpihak masyarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah menekankan pentingnya Satpol PP Gorontalo bersikap tegas namun humanis dalam menjalankan tugas, terutama saat penertiban pedagang kecil.

DPRD Bangka Tengah secara resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, menjadi pondasi penting bagi penyusunan regulasi daerah. Bagaimana langkah selanjutnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan?

DPRD Banjarmasin sangat terbantu dengan inisiatif siswa menjadi Duta Perda Banjarmasin. Program ini efektif menyosialisasikan aturan daerah demi mewujudkan kota tertib dan nyaman.

DPRD Kabupaten Bogor bersama Kemenkumham Jabar gelar rapat penting membahas Harmonisasi Raperda Lingkungan terkait pengelolaan sampah dan sumber daya air. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?