Harmonisasi Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

Kantor Wilayah Kemenkum NTT bersama Pemkab Sabu Raijua sukses mengharmonisasi tiga Raperda strategis. Proses Harmonisasi Raperda Sabu Raijua ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil melakukan Harmonisasi Raperkada Pangkalpinang, memastikan tiga rancangan peraturan daerah selaras dengan hukum lebih tinggi. Apa saja Raperkada tersebut dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?