LIVE

Kemenkum Dorong Harmonisasi Perda, Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

harmonisasi perda
Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut. (AntaraNews)

Pangkalpinang, 31 Januari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum di tingkat daerah, sebuah langkah strategis yang diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan bahwa forum ini memiliki nilai strategis yang krusial. Pembentukan forum ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di seluruh daerah.

Harmonisasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam upaya ini. Hal ini penting untuk memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan serta karakteristik unik wilayah.

Optimalisasi Koordinasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Harmonisasi Perda

Johan Manurung menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus berperan aktif sebagai simpul koordinasi harmonisasi di daerah. Komitmen ini mencakup dorongan optimalisasi pemanfaatan sistem digital, seperti E-Harmonisasi, untuk mendukung proses yang lebih efisien.

Melalui penguatan koordinasi, supervisi yang ketat, dan pemanfaatan teknologi yang canggih, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, proses ini juga diharapkan menjadi lebih transparan, menghasilkan regulasi yang berkualitas tinggi, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pihak Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjalin. Kolaborasi ini esensial dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan memiliki kepastian hukum yang kuat, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Peran Strategis Harmonisasi dalam Kebijakan Pusat dan Daerah

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum, Dhahana Putra, turut menegaskan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat penting. Instrumen ini krusial dalam pembentukan regulasi yang berkualitas dan berdaya guna bagi pembangunan nasional dan daerah.

Menurut Dhahana Putra, harmonisasi yang optimal memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian materi muatan antarberbagai peraturan. Hal ini juga memastikan adanya keterpaduan yang menyeluruh antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang diterapkan di daerah.

Dengan demikian, setiap peraturan yang diterbitkan dapat saling mendukung dan tidak tumpang tindih, menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan konsisten. Upaya ini merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan bahwa setiap regulasi memberikan manfaat maksimal bagi publik.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman

{{caption}}
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik

{{caption}}
Komisi IX DPR Setujui 4 Langkah Efisiensi MBG, Anggaran Bisa Hemat Rp 40 Triliun

{{caption}}
Prabowo: Kenapa Indonesia Sudah 81 Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri?

{{caption}}
Daftar 4 Nama Peserta SPPI Meninggal saat Latihan Militer

Topik Terkait
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah Lewat Monitoring Evaluasi

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Peningkatan Kualitas Perda Demi Harmonisasi Hukum Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kemenkum Babel
{{caption}}
Harmonisasi Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046: Kemenkum Babel Pastikan Regulasi Selaras Hukum Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Harmonisasi Ranperda RTRW Bangka Tengah
{{caption}}
Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas ASN untuk Optimalisasi KUHP Nasional

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kemenkum Babel
{{caption}}
Harmonisasi Aturan Daerah Pangkalpinang Digenjot, Perkuat Sinergi Kementerian Hukum dan Pemkot

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.

Harmonisasi Aturan Daerah
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka untuk Kualitas Regulasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Pemerintahan Desa
{{caption}}
Kemenkum Babel Mantapkan Harmonisasi Dua Raperda Penting di Bangka

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkumham Babel Harmonisasi Empat Raperbup Belitung Timur Demi Efektivitas Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Kepastian Hukum
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029 Demi Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

bangka barat
{{caption}}
Pakar Tegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi, Termasuk Pembatasan Hukum

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960.

dekolonisasi
{{caption}}
Kemenkum Edukasi Hukum Mahasiswa Pertanian di Medan Tingkatkan Integritas dan Wawasan

Kemenkum Sumatera Utara gencar melakukan edukasi hukum bagi mahasiswa pertanian di Medan, bertujuan membentuk generasi berintegritas tinggi dan sadar hukum untuk masa depan bangsa.

edukasi hukum
{{caption}}
Ditjen KI Dorong Percepatan Pendaftaran HKI untuk Industri Olahraga Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum RI berkomitmen mempercepat layanan Percepatan Pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku industri olahraga, demi meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.

ditjen ki
{{caption}}
Kemenkum Edukasi Pentingnya Layanan Apostille untuk Dokumen Publik Lintas Negara

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

ahu
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Gelar FKK, Dorong Peningkatan Kebijakan Publik Berbasis Data

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

analisis kebijakan
{{caption}}
RI Desak Standardisasi Global Royalti Musik dan Lagu untuk Transparansi

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

asean