Regulasi

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan dukungan kuat terhadap wacana **larangan vape** di Indonesia. Hal ini menyusul temuan BNN terkait penyalahgunaan rokok elektronik untuk zat berbahaya, yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk tidak takut mengambil proyek pemerintah pasca kasus korupsi. Ini adalah langkah Kemenekraf Proyek Ekraf untuk perbaiki sistem dan susun pedoman baru guna mencegah teru

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dana hasil IPO dengan mewajibkan penggunaan rekening khusus. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

DPRD Kota Probolinggo sukses menuntaskan Penetapan Lima Raperda krusial jelang akhir tahun 2025, siap menjadi payung hukum baru bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) menyelenggarakan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas dan kemampuan aparatur dalam merancang regulasi yang responsif.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi tujuh Ranperbup Banggai Kepulauan, memastikan regulasi daerah selaras dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

DPRD Bantul bersama Pemkab menargetkan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada 2026. Penasaran apa saja inisiatif baru yang akan disahkan dan bagaimana prosesnya?

Langkah ini bertujuan memastikan keamanan dan keselamatan para santri yang menempati gedung-gedung pesantren tersebut.

Pemerintah sedang menyiapkan Perpres Ojol untuk menjamin perlindungan jutaan mitra pengemudi. Aturan ini ditargetkan rampung tahun ini, bagaimana detailnya?

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan Pemanfaatan Pantai Tanjung Benoa untuk akomodasi wisata telah sesuai aturan, menjamin transparansi dan optimalisasi aset daerah.

Kadin Parigi Moutong menargetkan arus kas Rp1 triliun dari ekspor durian Parigi Moutong pada 2026. Regulasi bersama pemerintah daerah dan DPRD dinilai krusial untuk memperkuat investasi dan ekonomi.