Regulasi

Kemenhut mereformasi regulasi perdagangan karbon, termasuk revisi Perpres, dinilai mampu pulihkan kepercayaan investor dan pengembang proyek karbon, membuka peluang di pasar internasional.

Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, guna segera mengoperasikan ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemendag revisi Permendag E-commerce, pastikan tak tumpang tindih dengan regulasi UMKM. Fokus perlindungan produk lokal, UMKM, dan atasi biaya admin e-commerce yang memberatkan.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

DPRD Bali menyerahkan hasil pendalaman KEK Kura Kura Bali ke Kejati Bali. Pansus TRAP meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran lingkungan dan tukar guling lahan oleh pengelola PT BTID.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan dukungan kuat terhadap wacana **larangan vape** di Indonesia. Hal ini menyusul temuan BNN terkait penyalahgunaan rokok elektronik untuk zat berbahaya, yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk tidak takut mengambil proyek pemerintah pasca kasus korupsi. Ini adalah langkah Kemenekraf Proyek Ekraf untuk perbaiki sistem dan susun pedoman baru guna mencegah teru

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dana hasil IPO dengan mewajibkan penggunaan rekening khusus. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan dua Raperda penting ke DPRD, meliputi Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan payung hukum bagi pelaku usaha kecil di Magetan.

Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh terhadap kemudahan izin seaplane di NTB, khususnya di Bendungan Batujai, untuk mendongkrak sektor pariwisata dan membuka akses ke destinasi menawan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius memperkuat pengelolaan NSD Rusun Kapuas untuk memastikan aset daerah tertib, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Anggota DPR menyoroti pentingnya Keselamatan Lingkungan Industri AMDK serta pengawasan ketat terhadap distribusi produk untuk melindungi konsumen dan sumber daya alam dari potensi bahaya.