DPR Minta Polisi Tak Tebang Pilih Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menangani secara serius dan objektif laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL.

Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara proaktif. Dia menegaskan tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun dalam proses penegakan hukum.

"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," kata Habiburokhman dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (14/11).

Politikus yang membidangi urusan penegakan hukum tersebut juga meminta kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan korban. Menurutnya, YL perlu ditangkap dan ditahan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ucap dia.

Kronologi Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Sebelumnya, Polda NTT mengonfirmasi tengah mendalami laporan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan seorang perempuan berusia 21 tahun dan menyeret nama Bupati Kupang YL.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra di Kupang, Jumat (13/11), menjelaskan bahwa laporan korban diterima pada Kamis (12/11). Laporan tersebut telah tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

“Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” katanya sekaligus menekankan informasi peristiwa masih terus didalami.

Henry memaparkan, berdasarkan keterangan awal pelapor, kejadian tersebut bermula ketika korban bersama beberapa saksi mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga merupakan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor. Seusai kejadian, korban berusaha menghubungi salah seorang saksi untuk meminta bantuan sebelum akhirnya dijemput dan meninggalkan tempat tersebut.

Henry menegaskan, penanganan laporan dilakukan dengan mengutamakan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepolisian juga memastikan hak-hak korban tetap diperhatikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di sisi lain, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menyampaikan bahwa penyidik telah mengambil sejumlah langkah awal untuk mendalami laporan tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan visum et repertum, serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut.

Nova menambahkan, penyidik juga telah menjalin koordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pelaksanaan pemeriksaan medis dan memperoleh hasil visum. Selain itu, kepolisian menyiapkan rujukan pendampingan psikologis guna mendukung pemulihan kondisi korban.