Pemerintahan Desa

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Desa Nomor 8 Tahun 2016 menjelang Pilkades Serentak 2026, memastikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pemahaman kewenangan desa untuk memberdayakan masyarakat, memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kemandirian desa.

Ratusan desa di Kabupaten Bekasi serentak menggelar Pemilihan BPD untuk masa bakti 2026-2034. Plt Bupati Bekasi tinjau langsung proses demokrasi di tingkat desa ini, menegaskan pentingnya peran BPD.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menegaskan Lomba Desa Banggai Kepulauan 2026 akan memetakan desa berkinerja terbaik sebagai percontohan percepatan pemerataan pembangunan.

Pengurus PABPDSI Kabupaten Banjar yang baru dikukuhkan diharapkan mampu perkuat tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, menjembatani aspirasi masyarakat secara transparan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengirim 75 wali nagari untuk mengikuti Retret Wali Nagari Tanah Datar di IPDN Baso selama sepekan, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan.

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pentingnya Orientasi Kerja Pemdes yang berfokus pada kepentingan masyarakat, menekankan sinergi dan dampak nyata bagi desa.

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi kinerja 133 kepala kampung yang masa jabatannya berakhir. Proses **Evaluasi Kinerja Kepala Kampung Mimika** ini menentukan perpanjangan atau pemberhentian jabatan.

Pemerintah Kabupaten Kediri menanggapi serius usulan PPDI terkait peninjauan ulang aturan Jam Kerja Perangkat Desa. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik di desa dan memastikan kesejahteraan perangkat desa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, sebuah pengakuan atas keberhasilan pembinaan desa dan kelurahan di Badung. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, meminta Inspektorat segera melakukan audit desa bermasalah. Langkah ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Puspolrindo menilai rangkaian Kebijakan Mendagri krusial mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, memastikan fleksibilitas anggaran dan keberlanjutan layanan publik.

Dinas PMD Rejang Lebong melaporkan satu desa gagal ajukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025, sementara 101 desa lainnya terkendala PMK 81/2025 yang membatasi penggunaan dana.

Sebanyak 25 Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus ASN di Tulungagung masih bertahan di desa. Penarikan Sekdes ASN Tulungagung ini terkendala persetujuan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembayaran gaji kades Sigi akan dicairkan setiap bulan mulai tahun 2026. Kebijakan ini untuk perbaiki tata kelola desa dan tingkatkan pelayanan, sekaligus cegah kasus hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.