Pemerintahan Desa

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi kinerja 133 kepala kampung yang masa jabatannya berakhir. Proses **Evaluasi Kinerja Kepala Kampung Mimika** ini menentukan perpanjangan atau pemberhentian jabatan.

Pemerintah Kabupaten Kediri menanggapi serius usulan PPDI terkait peninjauan ulang aturan Jam Kerja Perangkat Desa. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik di desa dan memastikan kesejahteraan perangkat desa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, sebuah pengakuan atas keberhasilan pembinaan desa dan kelurahan di Badung. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, meminta Inspektorat segera melakukan audit desa bermasalah. Langkah ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Puspolrindo menilai rangkaian Kebijakan Mendagri krusial mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, memastikan fleksibilitas anggaran dan keberlanjutan layanan publik.

Dinas PMD Rejang Lebong melaporkan satu desa gagal ajukan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2025, sementara 101 desa lainnya terkendala PMK 81/2025 yang membatasi penggunaan dana.

Sebanyak 25 Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus ASN di Tulungagung masih bertahan di desa. Penarikan Sekdes ASN Tulungagung ini terkendala persetujuan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembayaran gaji kades Sigi akan dicairkan setiap bulan mulai tahun 2026. Kebijakan ini untuk perbaiki tata kelola desa dan tingkatkan pelayanan, sekaligus cegah kasus hukum.

Inspektorat Daerah Rejang Lebong tengah mengaudit penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp162 miliar di 122 desa, dengan 56 desa telah rampung diaudit.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menekankan pentingnya Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan bertanggung jawab menyusul kasus korupsi Rp2,6 miliar di Sumberjaya, memicu pertanyaan tentang pengawasan anggaran.

Gubernur Khofifah menegaskan ABPEDNAS Jatim memperkuat peran BPD sebagai parlemen desa dan mitra pemerintah. Simak bagaimana sinergi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat!

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran desa jaga kondusivitas wilayah sebagai garda terdepan keamanan. Apa saja arahan Kemendagri untuk pemerintah desa dan daerah?

Bagaimana program 'Bunga Desa' Bupati Rejang Lebong mampu menyerap aspirasi warga secara langsung, bahkan hingga keluhan gas 3 kg?

Pemkab Bangka Barat bagikan Peta Batas Desa yang telah disahkan untuk cegah sengketa wilayah, menjadi inisiatif pertama di Kepulauan Bangka Belitung. Simak detailnya!

DPRD Gorontalo Utara mendesak percepatan Raperda Pilkades untuk Pilkades dan Pemilihan BPD 2026. Mengapa produk hukum ini sangat krusial bagi keberlangsungan pemerintahan desa?

Bupati Sleman kembali mengukuhkan dua lurah setelah masa jabatan lurah diperpanjang berdasarkan Putusan MK. Simak detail pengukuhan dan implikasi perubahan ini!

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh pada Penguatan Tata Kelola Desa melalui berbagai program strategis. Penasaran bagaimana desa bisa lebih mandiri?

Bupati Tulungagung melantik kembali empat kepala desa yang sempat purnatugas melalui skema perpanjangan jabatan kades. Simak detail dan alasan di balik keputusan ini!