LIVE

RI Desak Standardisasi Global Royalti Musik dan Lagu untuk Transparansi

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

royalti musik
Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.
Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif. (AntaraNews)

Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara tegas meminta organisasi internasional untuk membangun standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses pengumpulan serta distribusi royalti berjalan transparan dan akuntabel di seluruh dunia.

Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, saat membuka The ASEAN Collecting Management Organizations (CMO) Forum 2026 di Bali pada Jumat. Organisasi yang dimaksud meliputi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Konfederasi Internasional Perhimpunan Penulis dan Komposer (CISAC), dan Federasi Internasional Industri Fonografi (IFPI).

Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti. Sebaliknya, pemerintah akan berperan sebagai regulator yang mengawasi tata kelola tersebut demi keadilan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta.

Pentingnya Tata Kelola Royalti yang Akuntabel

Indonesia saat ini sedang dalam proses perubahan Undang-Undang (UU) Hak Cipta, dan dalam kesempatan ini, mengharapkan masukan berharga dari organisasi global yang menaungi CMO, seperti CISAC dan IFPI. Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum untuk pengelolaan royalti di era digital.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyatakan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah untuk saling berbagi informasi dan menjalin kerja sama berkelanjutan antarnegara ASEAN. Kolaborasi ini krusial untuk meningkatkan efektivitas tata kelola royalti di kawasan.

Komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan serta adil dibuktikan dengan inisiasi forum ini. Ini merupakan kegiatan pertama yang berhasil mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau CMO se-ASEAN.

Tantangan Distribusi Royalti Digital dan Peran ASEAN CMO Forum

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Hermansyah Siregar, menyoroti bahwa eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time dan lintas yurisdiksi. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru dalam sistem distribusi royalti.

Menurut Hermansyah Siregar, kondisi eksploitasi karya musik yang terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi belum diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang akurat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pemegang hak cipta yang karyanya digunakan secara luas.

The ASEAN CMO Forum dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara ASEAN, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain itu, hadir pula Direktur Regional Asia-Pasifik untuk CISAC, Benjamin Ng, serta sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Indonesia seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi).

Forum yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI dan LMKN ini mengangkat tajuk Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty. Dialog strategis ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan royalti di era digital.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

Topik Terkait
{{caption}}
Forum CMO ASEAN Rumuskan 4 Strategi Kunci Tata Kelola Royalti Digital

Forum Organisasi Pengelolaan Kolektif (CMO) ASEAN menyepakati empat strategi penting untuk tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan adil di kawasan, menjawab tantangan fragmentasi administrasi hak cipta.

Royalti Digital
{{caption}}
Indonesia Desak Standar Global untuk Tata Kelola Royalti Musik Transparan

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Tata Kelola Royalti Musik Global
{{caption}}
Menteri Hukum Soroti Keadilan Distribusi Royalti Digital di Forum ASEAN CMO Bali

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Royalti Digital
{{caption}}
Menkumham Soroti Akurasi Distribusi Royalti Digital di Era Digitalisasi Pesat

Menkumham Supratman Andi Agtas menyoroti belum akuratnya sistem **Distribusi Royalti Digital** bagi kreator di tengah pesatnya digitalisasi, mendorong Indonesia menginisiasi langkah strategis global untuk keadilan.

Distribusi Royalti Digital
{{caption}}
Indonesia Siapkan 'Element Paper' untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global

Indonesia siapkan 'element paper' sebagai proposal instrumen internasional untuk perbaiki tata kelola royalti digital global, memastikan remunerasi adil & transparan bagi kreator.

Tata Kelola Royalti Digital Global
{{caption}}
Sukses Sidang SCCR, Proposal Indonesia untuk Tata Kelola Royalti Didukung Banyak Negara

Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global.

Royalti Musik
{{caption}}
Indonesia Pimpin Perjuangan Global untuk Royalti Digital yang Adil

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun.

Menteri Hukum Supratman
{{caption}}
Indonesia Dorong Pertemuan Khusus ASEAN-Jepang Bahas AI dan Royalti Musik Digital

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Royalti Musik Digital
{{caption}}
Fakta Menarik: 100 Ribu Lagu Indonesia Terkodifikasi, Menkumham Dorong ASIRI Tingkatkan Perlindungan Hak Cipta

Menkumham Supratman Andi Agtas mendesak ASIRI untuk mendaftarkan kodifikasi lagu ke PDLM, memastikan perlindungan hak cipta musisi Indonesia di tengah tantangan digital dan pembajakan.

Menkumham
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkum Bengkulu Pastikan Tata Kelola Royalti Musik Akuntabel, Lindungi Hak Pencipta!

Kemenkum Bengkulu berkomitmen memastikan tata kelola royalti musik yang akuntabel dan transparan, demi keadilan bagi para pencipta. Bagaimana sistem baru ini bekerja?

Tata Kelola Royalti Musik
{{caption}}
Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Spotify
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenbud Kawal Ketat Reformasi Tata Kelola Royalti Musik, Pastikan Transparansi untuk Musisi

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) secara serius mengawal reformasi tata kelola royalti musik yang melibatkan lintas kementerian, menjamin transparansi dan keadilan bagi para musisi.

Kemenbud
{{caption}}
LMKN Tegaskan Distribusi Royalti Berbasis Data dan Skema UPA untuk Akurasi Pembayaran Hak Cipta

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

data penggunaan lagu
{{caption}}
Tingkatkan Kesadaran Hukum, Kemenkum NTT Intensifkan Pengawasan Kekayaan Intelektual Sumba Barat

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

edukasi hukum
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Edukasi Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

akademisi
{{caption}}
Pakar UGM Soroti Transparansi Royalti dan AI sebagai Tantangan Industri Musik Era Digital

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

ekosistem musik
{{caption}}
Fadli Zon Siap Fasilitasi Perjuangan Asosiasi Komposer untuk Royalti Musik yang Adil

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

ahmad dhani
{{caption}}
Penggunaan Musik di Live Streaming Medsos Kini Wajib Bayar Royalti, Ini Penjelasan LMKN

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

digitalisasi musik