Fadli Zon Siap Fasilitasi Perjuangan Asosiasi Komposer untuk Royalti Musik yang Adil

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait harapan dan masukan mengenai hak royalti musik. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Rabu.

Fadli Zon berjanji akan menyampaikan aspirasi AKSI kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Legislasi DPR. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem musik yang sehat, adil, proporsional, dan solutif bagi berbagai pihak.

Menurut Fadli Zon, keberadaan ekosistem musik yang baik mampu mendukung musik Indonesia untuk berkembang pesat, berkelanjutan, serta maju. Komitmen ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai fondasi penting bagi kemajuan industri musik nasional.

Memperjuangkan Kedaulatan Pencipta Lagu

Ketua Umum AKSI, Satriyo Yudi Wahono atau yang dikenal sebagai Piyu Padi, mengatakan bahwa kongres nasional komposer seluruh Indonesia diharapkan mampu mengembalikan mandat, hak, dan kedaulatan para pencipta lagu. Piyu menegaskan bahwa pencipta lagu memiliki hak privat atas karya mereka yang tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak manapun, termasuk lembaga-lembaga lain.

Di hadapan jajaran Kementerian Kebudayaan dan Kemenekraf, AKSI menyerukan kedaulatan pencipta lagu. Selain itu, AKSI juga menuntut pengembalian mandat undang-undang hak cipta, yang menegaskan bahwa setiap penggunaan atau pemanfaatan karya harus mendapatkan izin dari pencipta lagu.

Piyu menekankan bahwa inisiatif ini merupakan upaya untuk mengembalikan undang-undang hak cipta ke koridor yang benar. Hal ini krusial untuk memastikan perlindungan yang adil bagi para komposer dan karya-karya mereka di tengah perkembangan industri musik.

Urgensi LMK Khusus Pertunjukan Musik

AKSI juga menyoroti pentingnya pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus untuk pertunjukan musik, yang dianggap sebagai hal yang sangat genting. Menurut Piyu, selama ini pertunjukan musik atau konser seringkali tidak benar-benar melindungi hak cipta para komposer karena banyak karya yang digunakan tanpa izin.

Ketua Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani, menambahkan bahwa pihaknya tidak akan lelah untuk memperjuangkan hak komposer, terutama dalam konteks konser yang belum terakomodasi dengan baik. Perjuangan ini berfokus pada memastikan bahwa setiap konser mendapatkan izin dari para pencipta lagu.

Pembentukan LMK khusus ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi permasalahan royalti dalam pertunjukan musik. Ini akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik.

Dukungan Pemerintah untuk Ekosistem Musik yang Sehat

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penguatan kebudayaan memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ia berharap dapat berkolaborasi dan menjalin koordinasi yang erat serta mendengarkan argumentasi berbagai pihak sehingga dapat menghadirkan solusi yang komprehensif.

Dukungan pemerintah melalui fasilitasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para komposer. Ini juga akan mendorong inovasi dan kreativitas di industri musik nasional.

Komitmen pemerintah untuk mendukung ekosistem musik yang sehat dan adil merupakan langkah penting. Hal ini tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga memajukan kebudayaan nasional melalui seni musik.

Sumber: AntaraNews