Hak Cipta

Jepang berkomitmen membantu Indonesia dan Vietnam memerangi pembajakan manga anime dan gim. Langkah ini diambil untuk melindungi hak cipta dan mengatasi kerugian triliunan yen akibat konten ilegal, sekaligus meningkatkan penjualan industri kreatifnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan potensi besar kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan diplomasi, mendorong kemandirian ekonomi berbasis budaya yang berdaulat.

Perlindungan Karya Jurnalistik di Era AI sangat penting di tengah perubahan lanskap digital. Pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dan nilai ekonomi karya intelektual.

Kemenkum Sumatera Utara gencar melakukan edukasi hukum bagi mahasiswa pertanian di Medan, bertujuan membentuk generasi berintegritas tinggi dan sadar hukum untuk masa depan bangsa.

Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka Ambon menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pelindungan kekayaan intelektual hasil penelitian dan inovasi, demi mendorong manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti digital di World Intellectual Property Organization (WIPO) mendapat sambutan positif dari berbagai negara, menandai langkah strategis dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu aktif melindungi karya dan inovasi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dengan layanan Mobile Intellectual Property Clinic, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DJKI Kemenkum mendalami sistem Royalti Satu Pintu di Inggris sebagai referensi penting untuk menyempurnakan tata kelola royalti dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, demi kemudahan dan perlindungan kreator.

Kanwil Kemenkum Bengkulu buka Layanan KI Mobile IP Clinic di Balai Buntar. Ini mendekatkan akses perlindungan KI dan serahkan sertifikat hak cipta pada Hari KI Sedunia 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar menggelar layanan pendampingan dan konsultasi Kekayaan Intelektual di Car Free Day Padang, Minggu, untuk meningkatkan pemahaman dan mempermudah pendaftaran bagi masyarakat serta UMKM.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum RI berkomitmen mempercepat layanan Percepatan Pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku industri olahraga, demi meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DIY menggelar peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Malioboro, mendorong perlindungan kekayaan intelektual di bidang olahraga, termasuk e-sport dan aplikasi game online,

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak pelaku HAKI Industri Olahraga di daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual guna melindungi inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menggandeng akademisi UIN Ar-Raniry untuk memacu perlindungan kekayaan intelektual akademis, memastikan inovasi kampus memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomis yang kuat.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Forum Organisasi Pengelolaan Kolektif (CMO) ASEAN menyepakati empat strategi penting untuk tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan adil di kawasan, menjawab tantangan fragmentasi administrasi hak cipta.

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.