Hak Cipta

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI menginisiasi forum ASEAN CMO untuk memperkuat Tata Kelola Royalti Digital ASEAN, mengatasi tantangan distribusi royalti di era digital, dan memastikan hak pencipta terpenuhi secara proporsiona

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Menkumham Supratman Andi Agtas menyoroti belum akuratnya sistem **Distribusi Royalti Digital** bagi kreator di tengah pesatnya digitalisasi, mendorong Indonesia menginisiasi langkah strategis global untuk keadilan.

Kemenkum Babel dan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menandatangani MoU untuk memperkuat ekosistem dan kesadaran akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi, demi mendorong inovasi daerah.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Kanwil Kemenkum Kalbar mengambil langkah strategis membentuk Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi, bertujuan memperkuat perlindungan hasil riset dan mendorong inovasi daerah. Pembentukan ini diharapkan mampu mengatasi rendahnya pendaftaran pate

Nusa Tenggara Barat kaya akan gagasan dan inovasi, namun banyak yang belum terlindungi. Memahami mengapa paten inovasi NTB krusial dapat menguak potensi ekonomi daerah yang selama ini tersembunyi.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menjalin MoU dengan Institut Citra Internasional (ICI) untuk memperkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual civitas akademika, mendorong inovasi dan kesadaran hukum di lingkungan kampus.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

Kanwilkum Jambi mendesak Pemkab Sarolangun untuk segera membentuk regulasi kekayaan intelektual guna melindungi potensi lokal dan mendorong ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Kemenkum melalui DJKI tegaskan distribusi royalti musik wajib sesuai aturan, menyusul dugaan penahanan dana oleh LMKN yang dilaporkan ke KPK. Pahami pentingnya transparansi pengelolaan royalti.

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku melaporkan peningkatan signifikan dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada tahun 2025, menunjukkan kesadaran masyarakat yang kian tinggi akan perlindungan karya dan inovasi.

Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat gencar mengedukasi masyarakat Kampung Prafi Mulya tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Papua Barat guna memperkuat daya saing UMKM lokal.

Kantor Wilayah Kemenkumham NTT bersama Komisi XIII DPR RI bersinergi mendorong edukasi Hukum Kekayaan Intelektual bagi mahasiswa Uniflor Ende, guna mempercepat pendaftaran KI di daerah tersebut.

Komdigi sudah menindak jutaan konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2025.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Dihadiri Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)

Awalnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta vokalis Peterpan dan Noah ini untuk menyumbangkan suaranya sedikit disela-sela rapat.