Royalti Musik

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengusulkan pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas isu krusial terkait royalti musik dan AI oleh platform global, demi keadilan ekonomi bagi pelaku industri kreatif.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum.

Wahana Musik Indonesia (WaMI) menyerahkan sebagian dana royalti sebesar Rp64 miliar kepada LMKN di Jakarta untuk diverifikasi, menandai komitmen transparansi pengelolaan royalti musik.

Menkumham Supratman Andi Agtas mendesak ASIRI untuk mendaftarkan kodifikasi lagu ke PDLM, memastikan perlindungan hak cipta musisi Indonesia di tengah tantangan digital dan pembajakan.

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 bertajuk "Satu Nada Dasar" menghasilkan rekomendasi strategis dan solusi pemerintah untuk memajukan Ekosistem Musik Nasional. Apa saja poin pentingnya?

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) secara serius mengawal reformasi tata kelola royalti musik yang melibatkan lintas kementerian, menjamin transparansi dan keadilan bagi para musisi.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo mengungkap hasil Konferensi Musik Indonesia 2025 berupa rekomendasi vital untuk ekosistem musik nasional. Apa saja poin pentingnya?

Musisi Pongki Barata menyoroti peliknya persoalan distribusi royalti musik menjelang Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025. Apa saja tantangan utama yang harus diurai?

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memproyeksikan pendapatan musik digital Indonesia mencapai USD 231,64 juta pada 2025, menandai potensi besar ekonomi kreatif nasional.