Menhut: Layanan Kemenhut Jangan Seperti Bayar Listrik Zaman Dulu

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong percepatan transformasi layanan di lingkungan Kementerian Kehutanan melalui digitalisasi layanan publik dan perizinan. Langkah ini ditempuh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan mendukung kemudahan berusaha.

Arahan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat memimpin rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Menurutnya, perubahan di lingkungan Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil positif, didukung penyempurnaan regulasi, perubahan pola pikir, dan budaya kerja.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik," kata Raja Juli Antoni dikutip Senin (27/7/2026).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, Raja Juli Antoni meminta seluruh unit eselon I memetakan seluruh layanan yang dimiliki guna menentukan prioritas digitalisasi.

Sejumlah layanan yang akan diperkuat secara digital antara lain e-tiket taman nasional, layanan pengaduan penegakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PESATS), serta Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).

Ia juga menilai wajah pelayanan publik di Kementerian Kehutanan perlu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga harus dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang," ujarnya.

Raja Juli Antoni menegaskan transformasi layanan menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Kehutanan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi diharapkan memperkuat reformasi birokrasi serta mendukung target pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha (ease of doing business).

"Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi," pungkas Raja Juli.