Sorot
{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

{{caption}}
Polisi Tewas Saat Operasi Narkoba di Kalteng, 2 Personel Hilang

{{caption}}
Gara-gara Undangan Sunat, Pendi Tewas Ditembak Tetangga

{{caption}}
Polisi Kerahkan 3 Peleton Pasukan ke Lokasi Pesawat Dibakar KKB

{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

{{caption}}
Motif KKB Bakar Pesawat Pembawa Kemanusiaan di Yahukimo

Topik Terkait
{{caption}}
Dukungan Global Menguat untuk Tata Kelola Royalti Digital Indonesia

Proposal Indonesia terkait tata kelola royalti digital di World Intellectual Property Organization (WIPO) mendapat sambutan positif dari berbagai negara, menandai langkah strategis dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

{{caption}}
Forum CMO ASEAN Rumuskan 4 Strategi Kunci Tata Kelola Royalti Digital

Forum Organisasi Pengelolaan Kolektif (CMO) ASEAN menyepakati empat strategi penting untuk tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan adil di kawasan, menjawab tantangan fragmentasi administrasi hak cipta.

{{caption}}
Indonesia Desak Standar Global untuk Tata Kelola Royalti Musik Transparan

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

{{caption}}
RI Desak Standardisasi Global Royalti Musik dan Lagu untuk Transparansi

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

{{caption}}
Indonesia Siapkan 'Element Paper' untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global

Indonesia siapkan 'element paper' sebagai proposal instrumen internasional untuk perbaiki tata kelola royalti digital global, memastikan remunerasi adil & transparan bagi kreator.

{{caption}}
Indonesia Pimpin Perjuangan Global untuk Royalti Digital yang Adil

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun.

{{caption}}
Indonesia Dorong Pertemuan Khusus ASEAN-Jepang Bahas AI dan Royalti Musik Digital

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

{{caption}}
Fakta Unik: Menkum Supratman Temui China-ASEAN, Galang Dukungan Royalti Hak Cipta Digital Global

Menkum Supratman Andi Agtas bertemu perwakilan China untuk ASEAN, mencari dukungan untuk inisiatif Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta digital global. Apa dampak pentingnya bagi ekonomi kreatif?

{{caption}}
Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenko Kumham Imipas Dorong Tata Kelola Royalti Musik Berbasis Digital dan Transparansi Global

Kemenko Kumham Imipas menegaskan tata kelola royalti harus profesional, transparan, dan digital. Inisiatif Protokol Jakarta siap lahirkan standar global, benarkah akan lebih adil bagi pencipta?

{{caption}}
Terungkap! Ini Trivia Protokol Jakarta, Inisiatif Indonesia untuk Keadilan Royalti Platform Digital Global

Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah inisiatif ambisius untuk memastikan keadilan royalti bagi para kreator dari platform digital global. Bagaimana langkah ini bisa mengubah lanskap industri kreatif?

{{caption}}
Tahukah Anda? Menkum Kampanyekan Protokol Jakarta di ASEAN, Dorong Keadilan Royalti Global

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

{{caption}}
LMKN Tegaskan Distribusi Royalti Berbasis Data dan Skema UPA untuk Akurasi Pembayaran Hak Cipta

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

{{caption}}
Tingkatkan Kesadaran Hukum, Kemenkum NTT Intensifkan Pengawasan Kekayaan Intelektual Sumba Barat

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Edukasi Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

{{caption}}
Pakar UGM Soroti Transparansi Royalti dan AI sebagai Tantangan Industri Musik Era Digital

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

{{caption}}
Fadli Zon Siap Fasilitasi Perjuangan Asosiasi Komposer untuk Royalti Musik yang Adil

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

{{caption}}
Penggunaan Musik di Live Streaming Medsos Kini Wajib Bayar Royalti, Ini Penjelasan LMKN

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

{{caption}}
Teken Kerja Sama Hukum, Indonesia-Rusia Perkuat Mutual Legal Assistance

Adapun kerja sama ini berisi pertukaran informasi dan akses data, riset dan pertukaran ahli.

{{caption}}
Sleman Respons Cepat Adopsi UU Penyesuaian Pidana, Percepat Reformasi Hukum Nasional

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

{{caption}}
DPRD Banjarmasin Matangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah setempat sedang mematangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan menanamkan nilai persatuan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

{{caption}}
Negara Hadir: SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Bukti Perlindungan Optimal

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

{{caption}}
Bupati Ipuk Kukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi, Benteng Keadilan di Tingkat Desa

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi. Mereka diharapkan menjadi juru damai dan benteng keadilan restoratif, menyelesaikan konflik tanpa pengadilan.

{{caption}}
PERADI SAI Dorong Transformasi Profesi Advokat Indonesia: Modern, Adaptif, dan Berdaya Saing Global

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.