Kementerian Hukum

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak pelaku HAKI Industri Olahraga di daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual guna melindungi inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama DJKN menuntaskan 'pending matters' terkait Penyelesaian Aset BMN tanah dan bangunan, memastikan tata kelola aset negara yang akuntabel dan efisien.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.

Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lebak diyakini menjadi penggerak ekonomi UMKM lokal, mengatasi tantangan pemasaran dan mendorong pertumbuhan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h