Kementerian Hukum

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengevaluasi pengelolaan informasi publik mereka untuk memperkuat publikasi dan citra positif di masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko untuk cegah kecurangan serta tingkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum meninjau Fakultas Hukum Unila terkait rencana pembukaan kembali Prodi Magister Kenotariatan, menandai langkah penting pemenuhan kebutuhan notaris di Lampung.

Pemerintah disebut tetap selektif saat proses permintaan menjadi WNI.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Pontianak mengusulkan pemberian sanksi bagi notaris yang terbukti melanggar administrasi kenotarisan, demi menjaga integritas jabatan notaris dan kepastian hukum.

Bank Syariah Indonesia (BSI) kini resmi berstatus persero, menandai babak baru dalam perannya mendukung arah kebijakan nasional dan penguatan ekosistem keuangan syariah. Status BSI Persero ini diharapkan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bank.

Menteri Hukum Supratmana Andi Agtas menekankan pentingnya tata kelola royalti digital yang transparan dan adil bagi musisi serta kreator di Indonesia, menyoroti peran strategis platform digital dan kebutuhan penguatan LMKN.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

Kementerian Hukum memastikan masyarakat dapat menikmati Nonton Bareng Piala Dunia 2026 secara gratis melalui LPP TVRI, membuka kesempatan luas bagi publik dan UMKM untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat ekonomi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus pajak terkait dugaan suap pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan kronologi suap yang melibatkan pejabat pajak.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan meninjau isu pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait kritik dalam pertunjukan "Mens Rea", menyusul dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

Ketentuan delik aduan dalam KUHP baru terkait perzinaan dan kumpul kebo kini hanya membatasi pelapor pada pasangan sah atau orang tua, memicu perdebatan moralitas, efektif berlaku 2 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi Maluku berhasil memfasilitasi pembentukan 1.235 Koperasi Desa Maluku berbadan hukum pada 2025, menjadi langkah strategis perkuat ekonomi kerakyatan dan keadilan ekonomi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan intelektual (KI) yang meningkat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pelindungan KI nasional.