Kementerian Hukum

Adapun kerja sama ini berisi pertukaran informasi dan akses data, riset dan pertukaran ahli.

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah setempat sedang mematangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan menanamkan nilai persatuan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi. Mereka diharapkan menjadi juru damai dan benteng keadilan restoratif, menyelesaikan konflik tanpa pengadilan.

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peradi Profesional resmi dikukuhkan di Jakarta, menandai babak baru peningkatan kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia melalui standar adaptif.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi rutin memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM setempat, bertujuan melindungi hak cipta dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mematangkan rencana kerja sama lintas kementerian untuk memastikan migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada pencegahan kekerasan seksual dan TPPO.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak pelaku HAKI Industri Olahraga di daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual guna melindungi inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama DJKN menuntaskan 'pending matters' terkait Penyelesaian Aset BMN tanah dan bangunan, memastikan tata kelola aset negara yang akuntabel dan efisien.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengevaluasi pengelolaan informasi publik mereka untuk memperkuat publikasi dan citra positif di masyarakat.