Kemenkum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Sinergi antara musisi Isyana Sarasvati dan mahasiswa Universitas Ciputra berhasil menciptakan karya inovatif yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual mahasiswa yang dilindungi secara hukum, membuka peluang ekonomi baru.

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui DJKI meluncurkan fitur notifikasi perpanjangan merek berbasis email untuk memastikan pemilik merek tidak kehilangan hak pelindungan. Simak bagaimana sistem ini bekerja dan manfaatnya bagi ekosistem kekayaan intelektual

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

Kemenkum mencatat 448 PT Kewirausahaan Sosial telah resmi terdaftar di Ditjen AHU per Februari 2026, menandai komitmen pemerintah dalam mendorong kewirausahaan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa penggunaan nama bisnis kuliner pihak lain tanpa izin berpotensi melanggar kekayaan intelektual dan merusak reputasi. Pelaku usaha diimbau berhati-hati dalam strategi promosi.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan meminta peran Posbankum diperkuat sebagai ujung tombak edukasi hukum, terutama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Kementerian Hukum bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual Insinyur melalui penandatanganan kerja sama, mendorong perlindungan inovasi dan daya saing nasional.

Kementerian Hukum merekomendasikan 885 penutupan situs pelanggar Kekayaan Intelektual kepada Komdigi pada tahun 2025, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem aman bagi para kreator dan inovator di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keterbukaannya bagi pihak manapun yang ingin menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring rencana demutualisasi BEI. Proses OJK Demutualisasi BEI ini diharapkan memperkuat pasar modal nasional.

Kemenkum dan Polda Babel aktif menyosialisasikan KUHP Nasional di Pangkalpinang, bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang tonggak baru hukum pidana Indonesia. Pembaharuan ini menggantikan WvS yang sudah tidak relevan.

Dalam data tersebut, struktur kepemilikan saham PT Pakerin meliputi PT Inti Anugerah sebanyak 339,2 juta lembar saham atau Rp169,6 miliar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung memperkuat Peningkatan Disiplin ASN melalui apel pagi, menegaskan komitmen untuk pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Babel bersama Pemkab Bangka Tengah berkoordinasi untuk membentuk Perda Kekayaan Intelektual, langkah strategis guna memperkuat perlindungan KI dan memajukan ekonomi kreatif daerah.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka berkolaborasi meningkatkan kinerja JDIHN melalui aplikasi e-Report JDIHN, demi kemudahan akses produk hukum bagi masyarakat.

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pentingnya transformasi digital dalam sistem pendidikan dan sertifikasi kurator, bertujuan menciptakan profesi yang lebih modern dan transparan.

Taruna Poltekpin Bersihkan Aceh Tamiang pascabencana, fokus pada lapas, rumah dinas, dan sekolah. Aksi ini menunjukkan komitmen pengabdian dan kepedulian sosial mereka.

Kemenkum menyambut baik langkah TVRI yang membebaskan biaya lisensi bagi UMKM untuk menggelar Nobar Piala Dunia 2026, membuka peluang ekonomi dan edukasi hukum kekayaan intelektual.

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.