Produk Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan selaras kebijakan nasional.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, menandai keunggulan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Kemenkum Kalsel dampingi DPRD Tabalong dalam penyusunan produk hukum daerah yang aspiratif. Kerja sama ini fokus pada perlindungan disabilitas dan pemberdayaan UMKM, menjamin regulasi berkualitas.

Kemenkumham Kalsel dan DPRD Barito Kuala (Batola) jalin sinergi erat untuk tingkatkan mutu produk hukum daerah. Kolaborasi ini diharapkan lahirkan regulasi berkualitas dan responsif.

Kemenkumham Bengkulu melakukan harmonisasi Raperbub Kepahiang tentang tata kelola BLUD UPT. Proses ini krusial untuk memastikan produk hukum daerah kuat, transparan, dan akuntabel.

Kemenkum Malut teken MoU penting dengan kepala daerah se-Malut untuk memperkuat Kerja Sama Hukum Malut, meningkatkan layanan hukum, dan mengoptimalkan produk hukum daerah.