Produk hukum daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) berkoordinasi dengan DJKI untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam meningkatkan pendaftaran Indikasi Geografis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan selaras kebijakan nasional.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, menandai keunggulan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se

Kemenkum Kalsel dampingi DPRD Tabalong dalam penyusunan produk hukum daerah yang aspiratif. Kerja sama ini fokus pada perlindungan disabilitas dan pemberdayaan UMKM, menjamin regulasi berkualitas.

Kemenkumham Kalsel dan DPRD Barito Kuala (Batola) jalin sinergi erat untuk tingkatkan mutu produk hukum daerah. Kolaborasi ini diharapkan lahirkan regulasi berkualitas dan responsif.

Kemenkumham Bengkulu melakukan harmonisasi Raperbub Kepahiang tentang tata kelola BLUD UPT. Proses ini krusial untuk memastikan produk hukum daerah kuat, transparan, dan akuntabel.

Kemenkum Malut teken MoU penting dengan kepala daerah se-Malut untuk memperkuat Kerja Sama Hukum Malut, meningkatkan layanan hukum, dan mengoptimalkan produk hukum daerah.