Kemenkum Sulsel Harmonisasi 1.039 Ranperda Sepanjang 2025, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel) telah menorehkan capaian signifikan sepanjang tahun 2025. Sepanjang tahun ini, Kemenkum Sulsel berhasil mengharmonisasi 1.039 konsepsi rancangan produk hukum daerah. Ini menunjukkan peran aktif lembaga dalam memastikan kualitas regulasi di tingkat lokal.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengungkapkan bahwa seluruh rancangan tersebut telah melalui proses pembahasan intensif. Fasilitasi harmonisasi ini dilakukan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan.

Data per 5 Desember 2025 menunjukkan angka yang impresif, meliputi 191 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 848 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Capaian ini menjadi bukti nyata kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Kemenkum Sulsel.

Capaian Signifikan Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada

Capaian harmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah oleh Kemenkum Sulsel sepanjang 2025 menunjukkan dedikasi tinggi. Angka ini terdiri dari 191 Rancangan Peraturan Daerah serta 848 Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Andi Basmal, Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa jumlah ini masih berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun. Ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan harmonisasi produk hukum tetap dibuka.

Keberhasilan harmonisasi Ranperda Kemenkum Sulsel ini mencerminkan tingginya kepercayaan pemerintah daerah. Mereka mengandalkan peran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam proses pembentukan regulasi yang berkualitas.

Kolaborasi intensif antara tim perancang peraturan perundang-undangan Kemenkum Sulsel dan jajaran perangkat daerah menjadi kunci utama. Hal ini memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses dan Tujuan Harmonisasi Regulasi Daerah

Proses harmonisasi yang berlangsung di Kemenkum Sulsel tidak hanya berfokus pada kesesuaian norma dan struktur regulasi. Lebih dari itu, tim memastikan setiap rancangan memiliki kejelasan rumusan dan dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Tujuan utama harmonisasi Ranperda Kemenkum Sulsel adalah memastikan kualitas regulasi daerah. Regulasi yang disusun harus sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kebijakan nasional.

Kerja intensif tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan bersama jajaran perangkat daerah berlangsung sepanjang tahun. Ini menunjukkan komitmen dalam menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui proses ini, Kemenkum Sulsel berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola ini berbasis regulasi yang berkualitas dan mendukung pembangunan hukum daerah yang lebih maju.

Konsultasi dan Mediasi Mendukung Kualitas Regulasi

Selain harmonisasi rancangan produk hukum, Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan juga aktif melaksanakan kegiatan konsultasi dan mediasi. Sebanyak 17 kegiatan telah dilaksanakan, melibatkan 12 DPRD kabupaten/kota dan lima pemerintah daerah kabupaten/kota.

Melalui konsultasi dan mediasi ini, setiap usulan regulasi direspons dengan asistensi profesional guna memastikan substansi aturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini juga memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan daerah.

Kegiatan ini menegaskan peran strategis Kemenkum Sulsel sebagai mitra pemerintah daerah. Mereka membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis regulasi yang berkualitas.

Asistensi profesional ini sangat krusial dalam pembentukan regulasi. Ini menjamin bahwa setiap produk hukum daerah dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Komitmen Berkelanjutan untuk Pembangunan Hukum Daerah

Ribuan produk hukum daerah yang berhasil diharmonisasi hingga awal Desember 2025 merupakan wujud komitmen Kemenkum Sulsel. Khususnya, tim perancang peraturan perundang-undangan berdedikasi menuntaskan target kinerja yang berdampak langsung pada capaian kinerja lembaga.

Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah daerah terhadap peran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam proses pembentukan regulasi.

Kemenkum Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan harmonisasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Layanan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan hukum daerah.

Pembangunan hukum daerah yang responsif dan selaras dengan sistem hukum nasional menjadi visi utama. Ini sekaligus mendukung terciptanya regulasi daerah yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber: AntaraNews