Berau Perkuat Koordinasi Tekan Eksploitasi Hiu Ilegal di Kawasan Konservasi

Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, secara aktif memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan aparat penegak hukum terkait. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan praktik eksploitasi ikan hiu ilegal di kawasan konservasi pulau-pulau kecil. Upaya ini menjadi krusial setelah terjadinya penangkapan hiu oleh nelayan yang berasal dari luar perairan Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan mengecam keras tindakan perusakan ekosistem laut tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik penangkapan hiu secara ilegal atau tidak bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Bupati meminta agar kasus ini diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Instansi terkait diimbau untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum demi memastikan langkah penanganan tetap berlanjut. Pembantaian satwa yang dilindungi merupakan tindakan pidana serius yang memerlukan penanganan tegas. Komitmen perlindungan satwa laut dilindungi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Penindakan Tegas Terhadap Pelaku Eksploitasi Hiu Ilegal

Penegasan Bupati Sri Juniarsih Mas ini muncul setelah Tim Patroli Pengawasan UPTD Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K KDPS) menemukan aktivitas mencurigakan. Aktivitas tersebut mengarah pada perburuan satwa laut dilindungi di Kepulauan Derawan pada Kamis (16/7) lalu. Tim patroli berhasil mengamankan sejumlah nelayan yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Nelayan yang ditangkap berasal dari Malaysia bersama beberapa nelayan dari Kalimantan Utara, yang kedapatan beraktivitas di dalam kawasan konservasi. Petugas juga berhasil menyita puluhan ikan hiu yang telah dipotong dan ikan pari. Diduga kuat, hasil tangkapan tersebut akan dimanfaatkan sebagai umpan pancing rawai, menunjukkan motif eksploitasi yang terencana.

Semua nelayan yang ditangkap beserta barang buktinya segera diserahkan kepada aparat setempat untuk proses hukum lebih lanjut. Hal ini dilakukan mengingat perairan tersebut merupakan kawasan konservasi yang memiliki aturan ketat. Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran UPTD KKP3K KDPS atas keaktifan patroli mereka.

"Penangkapan ini tentu merupakan tindakan tegas dari petugas sehingga hal ini harus ditindaklanjuti ke proses hukum sampai tuntas," kata Bupati Sri Juniarsih. Penindakan ini diharapkan menjadi pesan jelas bahwa pemerintah tidak akan mentolerir perusakan lingkungan laut. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Penguatan Koordinasi Lintas Instansi untuk Pengawasan Kawasan Konservasi

Bupati Berau menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Dinas Perikanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Koordinasi ini harus terjalin erat dengan instansi berwenang seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan kepolisian. Keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat krusial dalam upaya ini.

"Koordinasi berjenjang dengan provinsi maupun pusat harus diperkuat," tegas Bupati Sri Juniarsih Mas. Tujuannya adalah untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Kepulauan Derawan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Patroli rutin dan terpadu menjadi langkah efektif untuk mencegah praktik penangkapan satwa laut yang dilindungi.

Langkah-langkah preventif dan represif harus berjalan seiring untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Berau yang rentan. Kawasan konservasi merupakan aset berharga yang harus dilindungi dari segala bentuk aktivitas ilegal. Komitmen dan sinergi dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan konservasi ini.

Sumber: AntaraNews