Kemenkum Babel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengevaluasi pengelolaan informasi publik mereka untuk memperkuat publikasi dan citra positif di masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko untuk cegah kecurangan serta tingkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) berkoordinasi dengan DJKI untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam meningkatkan pendaftaran Indikasi Geografis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kemenkum Babel dan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menandatangani MoU untuk memperkuat ekosistem dan kesadaran akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi, demi mendorong inovasi daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melantik pejabat nonmanajerial guna memperkuat kinerja ASN, integritas, serta mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan hukum berkualitas.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera membentuk Perda KI Pangkalpinang, guna memperkuat perlindungan hukum dan mendorong ekonomi kreatif daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Pemahaman Hukum masyarakat desa terpencil melalui program 'Berkumpul', fokus pada KUHP terbaru dan bantuan hukum gratis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) menyelenggarakan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas dan kemampuan aparatur dalam merancang regulasi yang responsif.

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil melakukan Harmonisasi Raperkada Pangkalpinang, memastikan tiga rancangan peraturan daerah selaras dengan hukum lebih tinggi. Apa saja Raperkada tersebut dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Kemenkum Babel perkuat JDIHN se-Babel melalui pembinaan komprehensif, memastikan dokumen hukum mudah diakses. Bagaimana upaya ini meningkatkan transparansi dan akurasi informasi?

Kemenkum Babel serahkan 25 stiker legalisasi dokumen kepada masyarakat, wujud komitmen pelayanan hukum transparan. Fitur keamanan stiker ini cegah pemalsuan, penting untuk keperluan luar negeri.

Ratusan ASN Kemenkum Babel berhasil lulus 100% dalam pelatihan teknis Jaminan Fidusia, menandakan peningkatan kompetensi signifikan untuk pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat.