Kemenkum Babel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung serius meningkatkan akurasi data fidusia melalui sinkronisasi dengan notaris di Kabupaten Bangka. Langkah ini krusial untuk memastikan kesesuaian data dan mengoptimalkan pelayanan publi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan layanan keliling kekayaan intelektual, mendekatkan akses pendaftaran dan edukasi hukum kepada masyarakat serta UMKM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

Kanwil Kemenkum Babel secara resmi menyerahkan Sertifikat IG Teh Tayu Jebus kepada Pemkab Bangka Barat, menjadi langkah penting untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Inisiatif FKK Kemenkum Babel ini diharapkan mampu

Kantor Wilayah Kemenkum Babel serahkan sembilan sertifikat apostille, wujud komitmen layanan cepat dan akuntabel. Simak bagaimana Layanan Apostille Kemenkum Babel mempermudah studi di luar negeri.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengevaluasi pengelolaan informasi publik mereka untuk memperkuat publikasi dan citra positif di masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko untuk cegah kecurangan serta tingkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) berkoordinasi dengan DJKI untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam meningkatkan pendaftaran Indikasi Geografis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kemenkum Babel dan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menandatangani MoU untuk memperkuat ekosistem dan kesadaran akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi, demi mendorong inovasi daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melantik pejabat nonmanajerial guna memperkuat kinerja ASN, integritas, serta mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan hukum berkualitas.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menjalin MoU dengan Institut Citra Internasional (ICI) untuk memperkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual civitas akademika, mendorong inovasi dan kesadaran hukum di lingkungan kampus.

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.