Polemik Akomodasi Peserta Piala AFF U-19 2026, Begini Penjelasan Pemkot Medan

Menurut Wiriya, dalam pertemuan pada Maret 2026, Pemkot Medan diminta menyiapkan Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika.

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan membantah tudingan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta Piala AFF U-19 2026. Pemkot Medan menegaskan sejak awal tidak pernah menyatakan kesediaan menanggung biaya hotel maupun penginapan peserta turnamen tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, mengatakan pembahasan antara Pemkot Medan dan pihak penyelenggara sejak awal hanya terkait dukungan fasilitas olahraga yang digunakan selama pelaksanaan turnamen.

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemkot Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan lainnya bagi peserta AFF. Tidak pernah dibahas, yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion," kata Wiriya, Selasa (2/6).

Menurut Wiriya, dalam pertemuan pada Maret 2026, Pemkot Medan diminta menyiapkan Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika. Namun, setelah dilakukan inspeksi oleh PSSI, sejumlah fasilitas tersebut dinilai belum memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Awalnya, Lapangan Kebun Bunga dan Taman Cadika dipersiapkan sebagai lokasi latihan peserta. Sedangkan, Stadion Teladan direncanakan menjadi salah satu venue pertandingan meski masih dalam tahap renovasi.

"Kontrak pekerjaan Stadion Teladan baru selesai September 2026. Dari awal PSSI sudah mengetahui stadion ini masih dalam tahap pengerjaan melalui proyek APBN dan APBD. Namun, kami tetap berupaya maksimal mendukung pelaksanaan Piala AFF U-19 dengan membenahi fasilitas yang diperlukan seperti kamar mandi, ruang ganti pemain, dan ruang ofisial," jelas Wiriya.

Terkait permintaan dukungan pembiayaan akomodasi, Wiriya mengungkapkan surat dari PSSI baru diterima Pemkot Medan pada 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan sebelum turnamen berlangsung. Setelah dikaji, pemerintah daerah menilai permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah.

"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu sehingga tidak bisa dipenuhi," ungkapnya.

Wiriya menyatakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga terkait, dalam hal ini PSSI.

"Jadi, penunjukan Sumut sebagai tuan rumah merupakan kewenangan dan tanggung jawab PSSI bersama federasi sepak bola terkait," katanya.

Karena itu, Pemkot Medan menilai tidak tepat jika biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui belanja tidak terduga (BTT).

"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Kami hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," ujarnya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemkot Medan telah menyurati Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebelumnya, polemik akomodasi peserta Piala AFF U-19 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel.

Kekecewaan Panitia Pelaksana

Salah seorang panitia pelaksana Piala AFF U-19 2026, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemkot Medan dinilai tidak memenuhi komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemkot Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta Piala AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," kata Fauzi.

Dampak Citra Penyelenggara

Ia menyebut Timor Leste telah meninggalkan salah satu hotel di Medan akibat persoalan pembayaran. Sementara tim Filipina disebut menghadapi potensi masalah serupa. Sebelumnya, terdapat komitmen bahwa biaya akomodasi peserta akan ditanggung Pemkot Medan.

"Event ini membawa nama Indonesia di level internasional. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen," ujarnya.