Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur Koordinasi Bahas Ranpergub, Pastikan Kualitas Hukum Daerah

Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur Koordinasi Bahas Ranpergub, Pastikan Kualitas Hukum Daerah
Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah. (AntaraNews)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, melakukan audiensi dan koordinasi penting dengan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Manado. Pertemuan ini fokus pada pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang sedang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulut. Koordinasi ini bertujuan memastikan setiap regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hendrik Pagiling menjelaskan bahwa audiensi ini esensial untuk mendalami substansi Ranpergub. Pembahasan meliputi penguatan norma hukum, sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, serta arah kebijakan yang diharapkan. Tujuannya adalah memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

Peran Kemenkum sangat vital melalui fungsi perancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjaga kualitas produk hukum daerah. Kemenkum siap mendampingi dan mengawal proses harmonisasi agar regulasi yang dihasilkan implementatif dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek krusial dibahas secara mendalam. Ini mencakup penguatan norma hukum yang ada dan sinkronisasi dengan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi. Pembahasan ini memastikan tidak ada tumpang tindih atau inkonsistensi dalam peraturan daerah.

Arah kebijakan yang diharapkan juga menjadi fokus utama diskusi. Tujuannya adalah agar setiap Ranpergub mampu memberikan dampak positif yang konkret bagi masyarakat Sulawesi Utara. Kemenkum berperan aktif dalam memastikan hal ini.

Hendrik Pagiling menegaskan bahwa fungsi perancangan peraturan perundang-undangan oleh Kemenkum sangat penting. Ini untuk menjamin kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Proses ini adalah langkah proaktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui audiensi dan koordinasi ini, diharapkan substansi Ranpergub yang disusun telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan komitmen bersama untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin erat dengan Kanwil Kemenkum Sulut. Kerja sama ini sangat berharga dalam seluruh proses penyusunan regulasi daerah yang sedang berjalan. Audiensi ini menjadi langkah strategis.

Gubernur menekankan bahwa pertemuan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum. Ini adalah upaya bersama untuk memastikan setiap peraturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan Ranpergub yang disusun dapat menjadi regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan dampak positif. Ini termasuk bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara menyeluruh. Proses ini adalah investasi untuk masa depan daerah.

Melalui koordinasi yang optimal, proses penyusunan Ranpergub diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan produk hukum daerah yang responsif. Regulasi ini harus harmonis dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi