Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel bersama Pemkab Belitung Timur menuntaskan harmonisasi Raperbup TPP ASN, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional dan kondisi fiskal daerah.

Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS tingkatkan sinergi pelayanan hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga pendampingan. Simak upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) di Jayapura, langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum.

Pemerintah Kota dan DPRD Makassar berhasil mencapai Kesepakatan Ranperda Makassar yang strategis, meliputi kearsipan, pesantren, dan hak keuangan dewan, demi kemajuan daerah.

Satpol PP Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan preventif dan humanis dalam penegakan peraturan daerah, demi menjaga ketertiban umum tanpa merugikan masyarakat kecil.

Ditsamapta Polda Kepri menindak sembilan pedagang kaki lima yang menjual miras ilegal di Batam, menyita puluhan botol minuman, dan membawa mereka ke sidang Tipiring, menegaskan komitmen Polda Kepri Tertibkan Miras Ilegal Batam.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.