Pemerintah Provinsi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menyiapkan empat skenario penyelesaian proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar, lengkap dengan analisis dampak dan risiko untuk mitigasi.

Disdukcapil Sorong Selatan mengalokasikan Rp1 miliar dan menerima tambahan Rp500 juta untuk percepatan pendataan OAP serta peningkatan layanan administrasi kependudukan, menargetkan cakupan KTP-el kembali 99% pada 2026.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Tim Jitupasna Babel untuk menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, demi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Gubernur Sulawesi Selatan bersama para pelajar beraksi dalam Penanaman Mangrove Selayar, menanam 1.000 pohon untuk lindungi pesisir dan masa depan. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menginisiasi gerakan Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon untuk menjaga ekosistem alam, menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan Peran Gereja dalam Pembangunan Sulut sangat vital. Gereja menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, membangun karakter, dan mendukung kemajuan daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap program pangan anggota DPR RI, termasuk penyaluran ribuan paket sembako, guna membantu masyarakat dan menekan inflasi menjelang Idul Adha.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tegaskan komitmen kuat dalam Pelestarian Hutan. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi penyaring gas karbon rumah kaca.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan 460 Kopdes Merah Putih Kaltim siap beroperasi Juli 2026, dengan fokus percepatan pembangunan fisik dan penyiapan manajemen profesional untuk menggerakkan ekonomi desa.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil menggelar panen perdana 1,5 ton udang vaname, sebuah langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Huma Betang Night Kalteng sebagai panggung apresiasi seni dan budaya, sekaligus memacu perekonomian daerah. Acara ini menjadi sarana strategis dalam menjaga eksistensi kearifan lokal.

Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Pendidikan Inklusif Papua Tengah adalah simbol kemajuan dan kewajiban. Pemprov berkomitmen memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan bermutu tanpa terkecuali.

Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah.

Simak strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan mengutamakan pendekatan edukasi dan dialog, PBD berupaya meredam konflik sosial di Tambrauw dan Maybrat, melibatkan semua pihak demi solusi damai.

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mewujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan Gigi di seluruh wilayah, menggandeng PDGI untuk menjangkau daerah terpencil. Simak strategi kolaborasi ini untuk akses kesehatan yang lebih baik!

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.