Regulasi Daerah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DPRD dan Pemerintah Kota Madiun resmi menyepakati 17 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi Perda Madiun, menandai langkah maju dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota.

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyoroti maraknya praktik perdagangan daging anjing di Jawa Tengah, khususnya Solo Raya, meskipun kini beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan telah ada regulasi pelarangan.

DPRD Sampang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan desa wisata dengan mengesahkan Perda, sekaligus memperkuat regulasi penting lain demi kemajuan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya telah disampaikan langsung kepada DPR RI, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Provinsi Banten mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTT memfasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Flores Timur, memastikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah untuk menjamin kualitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

DPRD Kuningan menginisiasi Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan demi pemenuhan hak asasi dan perlindungan kelompok rentan. Simak urgensi dan tahapan regulasi ini.

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Babel bersama Pemkab Bangka Tengah berkoordinasi untuk membentuk Perda Kekayaan Intelektual, langkah strategis guna memperkuat perlindungan KI dan memajukan ekonomi kreatif daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera membentuk Perda KI Pangkalpinang, guna memperkuat perlindungan hukum dan mendorong ekonomi kreatif daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) di Jayapura, langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum.

Pemerintah Kota dan DPRD Makassar berhasil mencapai Kesepakatan Ranperda Makassar yang strategis, meliputi kearsipan, pesantren, dan hak keuangan dewan, demi kemajuan daerah.

Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengusulkan Perda Modal Budaya Bali untuk melindungi aset masyarakat lokal dan memastikan mereka menikmati keuntungan pariwisata secara adil.