Regulasi Daerah

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung serius dalam upaya Penguatan Layanan Kesehatan Masyarakat melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas. Pembahasan Raperda ini diharapkan membawa dampak positif bagi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengambil langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kependudukan dengan harmonisasi rancangan peraturan bupati (Ranperbup) guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

Kemenkum Sulawesi Utara dan Gubernur bersinergi membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) untuk memastikan kesesuaian hukum dan manfaat bagi masyarakat, demi kualitas regulasi daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DPRD dan Pemerintah Kota Madiun resmi menyepakati 17 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi Perda Madiun, menandai langkah maju dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota.

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyoroti maraknya praktik perdagangan daging anjing di Jawa Tengah, khususnya Solo Raya, meskipun kini beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan telah ada regulasi pelarangan.

DPRD Sampang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan desa wisata dengan mengesahkan Perda, sekaligus memperkuat regulasi penting lain demi kemajuan daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya telah disampaikan langsung kepada DPR RI, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bangka Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi daerah selara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar lakukan harmonisasi Ranperkada THR dan gaji ke-13 untuk ASN, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan pusat dan memberikan kepastian hukum.

Kemenkum Kalsel aktif mendorong penguatan identitas Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan, menekankan pentingnya merek untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

Kemenkum DIY berhasil mengharmonisasi 532 produk hukum daerah sepanjang 2025, menegaskan komitmen menciptakan regulasi berkualitas yang selaras dan aplikatif bagi masyarakat.