Kemenkumham Babel

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel berkolaborasi dengan Pemkab Bangka untuk memperkuat fasilitasi pendaftaran merek kolektif, melindungi produk lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM di daerah.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung sukses melakukan harmonisasi Raperbup Belitung terkait pajak daerah. Langkah ini bertujuan memastikan regulasi selaras dengan perundang-undangan dan mendorong pembangunan.

Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan stiker legalisasi dokumen ke Qatar, mempermudah mobilitas internasional bagi warganya. Layanan ini krusial untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, memastikan keabsahan dokum

Kanwil Kemenkumham Babel resmi menetapkan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Babel periode 2025-2028. Langkah ini dipercaya akan memperkuat integritas dan martabat profesi notaris di Bangka Belitung.

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kepala Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung mengusulkan agar Kanwil diberikan kewenangan mengelola sertifikat fidusia, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan hukum di daerah dan mempercepat penanganan masalah.

Kemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Kanwil Kemenkumham Babel mendata produk UMKM Bangka Tengah guna mengusulkan perlindungan Indikasi Geografis, langkah penting dorong daya saing produk lokal di pasar global.