Kemenkumham Babel

Sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan PLN UIW Babel memfasilitasi Pendaftaran Merek UMKM, mendorong daya saing produk lokal di pasar global.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperkuat Layanan Perseroan Perorangan demi mencapai target 80.000 pendaftaran nasional pada tahun 2026, sekaligus mendukung kemudahan berusaha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel berkolaborasi dengan Pemkab Bangka untuk memperkuat fasilitasi pendaftaran merek kolektif, melindungi produk lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM di daerah.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung sukses melakukan harmonisasi Raperbup Belitung terkait pajak daerah. Langkah ini bertujuan memastikan regulasi selaras dengan perundang-undangan dan mendorong pembangunan.

Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan stiker legalisasi dokumen ke Qatar, mempermudah mobilitas internasional bagi warganya. Layanan ini krusial untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, memastikan keabsahan dokum

Kanwil Kemenkumham Babel resmi menetapkan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Babel periode 2025-2028. Langkah ini dipercaya akan memperkuat integritas dan martabat profesi notaris di Bangka Belitung.

DJKI bersama Kemenkumham Babel mengintensifkan strategi untuk mendorong pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya di sektor kerajinan dan kelautan, demi potensi pengakuan global. Simak langkah konkretnya!

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung gencar lakukan Audit PMPJ Notaris untuk pastikan kepatuhan cegah TPPU dan TPPT. Tiga notaris jadi sorotan, ada yang berisiko sangat tinggi!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung baru saja melakukan harmonisasi empat Raperbup Belitung Timur, langkah krusial untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan se