Amsal Sitepu Divonis Bebas, Hak dan Martabat Dipulihkan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan keputusan bebas videografer Amsal Sitepu tidak dapat ditentang oleh Kejaksaan, baik melalui banding atau kasasi.

Amsal mengaku ditetapkan sebagai tersangka delapan bulan berselang setelah menolak membuat video Kejari Karo.

Amsal juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang mengawal langsung kasusnya di Sumatra Utara.

Sebelumnya, JPU meminta Amsal Sitepu dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta, dengan alternatif kurungan selama tiga bulan.

Amsal divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Amsal dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi pembuatan video profil desa. Jaksa menilai ada item-item yang seharusnya di-nol kan.

Permohonan tersebut diajukan oleh Komisi III DPR RI sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, Anang menegaskan bahwa proses permohonan penangguhan merupakan bagian dari mekanisme hukum.

Amsal mengatakan budget pembuatan video profil sebesar Rp30 juta dengan risiko tinggi sampai masuk hutan dan drone jatuh.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Tol Bengkulu menyambut baik putusan bebas korupsi Tol Bengkulu yang dijatuhkan majelis hakim, sementara Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan akan mengajukan kasasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi sikap bertanggung jawab Delpedro Marhaen dkk dalam menghadapi proses hukum hingga divonis bebas. Kasus Vonis Bebas Delpedro Lokataru ini menjadi sorotan publik.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang sebelumnya terfragmentasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Kebakaran awal itu diduga memicu kebakaran lain pada barang-barang yang mudah terbakar, salah satunya adalah tabung gas elpiji.

Honda telah meluncurkan mobil listrik kecil bernama Super-ONE dengan harga Rp382 juta di Jepang.

Senin (25/5) malam petugas menggeledah 3 ruko tiga lantai di Jalan Ir Soekarno, Desa Kwarasan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo.

Pemprov memastikan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut serta memperkuat pengawasan.

DPRD DKI mengecam dugaan prostitusi anak di Lokasari dan meminta polisi membongkar jaringan eksploitasi seksual secara transparan.