Hadir di Sidang Prapadilan, Yaqut Cholil Qoumas Mengaku Lega

KPK memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan setelah praperadilan Yaqut Cholil Qoumas ditolak PN Jakarta Selatan.

PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka kasus kuota haji. Kuasa hukum menilai hakim tidak menilai kualitas bukti.

Tujuan mereka untuk mengawal sidang putusan gugatan praperadilan eks menag Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut

Sebelumnya, Yaqut mengikuti seluruh proses praperadilan sejak awal, baik secara langsung maupun daring.

Yaqut menilai hakim memimpin persidangan dengan tegas sehingga seluruh proses berjalan lancar.

Mahfud menyoroti sejumlah kejanggalan prosedural, salah satunya adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang notabene bukan penyidik.

Sidang tersebut beragendakan pembacaan permohonan atas penetapan status tersangka dalam perkara kuota haji tambahan tahun 2024.

Dalam permohonannya, kubu Yaqut membeberkan tiga pilar utama menjadi dasar permohonan praperadilan.

KPK menyatakan diskresi dilakukan Yaqut terkait penambahan kuota haji periode 2024 tersebut menyimpang dari aturan maksimal 8 persen dari haji khusus.

Penetapan Yaqut sebagai tersangka berefek terhadap penegakan hukum lantaran hingga saat ini belum ada perhitungan kerugian negara jelas.

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka kasus kuota haji ditunda hingga 3 Maret 2026, KPK diminta hadir pada pemanggilan kedua.

Pantauan di lokasi, Yaqut tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.02 Wib dan terlihat menyapa beberapa pihak yang hadir, termasuk Ulil Abshar Abdalla.

Pelapor kasus Yaqut minta Dewas KPK mendalami alasan pengalihan status tahanan. Fokus pada klaim strategi penyidikan yang dinilai perlu diuji.

Budi menuturkan YCQ rencananya akan hadir ke Gedung Merah Putih KPK pada siang hari ini.

KPK mengungkap kondisi kesehatan Yaqut yang mengidap GERD akut. Status penahanannya kini kembali di Rutan KPK untuk proses hukum.

Kehadiran Gus Alex dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Dia mengatakan, Gus Alex datang sekitar pukul 08.20 Wib.

Asep menjelaskan, salah satu hasil uang yang dikumpulkan dari fee kasus korupsi kuota haji diduga untuk menyuap pansus haji yang dibentuk DPR.

Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan Korupsi Kuota Haji Indonesia, memeriksa Direktur Operasional PT Marco Tour & Travel untuk mendalami praktik jual beli kuota dan keuntungan tidak sah yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

KPK sebelumnya menyita uang 1 juta USD diyakini disiapkan pihak Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat Menteri Agama untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa biro haji terkait kasus korupsi kuota haji pekan depan, menandai babak baru pengusutan perkara yang merugikan negara Rp622 miliar.