Kasus Kuota Haji

KPK memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan setelah praperadilan Yaqut Cholil Qoumas ditolak PN Jakarta Selatan.

Tujuan mereka untuk mengawal sidang putusan gugatan praperadilan eks menag Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023–2024, yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

Bagi para jemaah haji yang sudah lansia atau kesehatannya tidak memungkinkan, maka tidak perlu memaksakan diri untuk tetap berangkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

KPK menjelaskan mengapa belum mengumumkan tersangka kasus kuota haji 2024. Saat ini, tim masih berada di Arab Saudi untuk mengumpulkan data.

Sampai hari ini pemanggilan para saksi masih terus dilakukan, termasuk pengumpulan barang bukti.

KPK memastikan Penyidikan Kasus Kuota Haji terkait dugaan korupsi di Kementerian Agama terus berlanjut, meskipun ada gugatan praperadilan yang diajukan. Pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

KPK mendalami aliran uang dari PIHK kepada oknum Kemenag terkait kasus kuota haji 2023-2024. Penyidikan terus berlanjut, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

Hal itu berdasar pemeriksaan Sekjen Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), M. Iqbal Muhajir, Selasa (7/10).