Praperadilan

Sidang praperadilan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026).

Nabila O Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci, mengajukan permintaan Gelar Perkara Khusus Bareskrim setelah ditetapkan sebagai tersangka UU ITE, padahal ia merasa menjadi korban pencurian. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa langkah hukum selanjutnya?

Sidang tersebut beragendakan pembacaan permohonan atas penetapan status tersangka dalam perkara kuota haji tambahan tahun 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, menandai babak baru dalam penyelidikan yang dinanti publik.

Kubu Yaqut menyebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari KPK maupun BPK terkait kerugian negara akibat kasus korupsi kuota haji.

Penetapan Yaqut sebagai tersangka berefek terhadap penegakan hukum lantaran hingga saat ini belum ada perhitungan kerugian negara jelas.

Pantauan di lokasi, Yaqut tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.02 Wib dan terlihat menyapa beberapa pihak yang hadir, termasuk Ulil Abshar Abdalla.

Yaqut menggugat KPK melalui praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perpanjang pencekalan Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, ke luar negeri, mengikuti ketentuan KUHAP baru yang hanya membolehkan pencekalan terhadap tersangka atau terdakwa.

Gugatan praperadilan Dokter Richard Lee ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya kini menjadwalkan pemanggilan terhadap Richard Lee pada Kamis (19/2) untuk pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

Kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim bersikukuh menuntut bukti kerugian negara yang nyata, bukan potensi, meski permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ditolak.

Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Polda Riau tegaskan penyitaan aset terkait dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau telah sesuai prosedur hukum, meski ada gugatan praperadilan. Apa dasar hukumnya?

Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kasus Direktur Lokataru Delpedro Marhaen. Benarkah Delpedro bisa mendapatkan SP3? Simak penjelasannya!

Pengacara Maqdir Ismail, yang juga menjadi pengacara dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengusulkan agar tidak ada penahanan praperadilan

KPK melalui tim biro hukumnya sudah memberikan keterangan perihal ketidak hadirannya di Praperadilan Hasto karena masih membutuhkan persiapan

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan jilid 2 Sekjen PDIP Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto merupakan tersangka kasus korupsi suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Permohonan praperadilan kali ini dibagi dalam dua gugatan.

Tim Hukum tersangka suap dan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto membeberkan delapan poin utama dari gugatan praperadilan.