Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ungkap Biang Kerok Gaji Guru dan ASN Masih Kecil

{{caption}}
Paripurna DPR, Prabowo Tegaskan Kekayaan Indonesia Tak Boleh Diambil Kekuatan Asing

{{caption}}
Prabowo: Jarak Kaya dan Miskin Harus Terus Menyempit

{{caption}}
Pidato Prabowo RAPBN 2027: Tiga Komoditas Andalan Sumbang Devisa Rp 1.100 Triliun

{{caption}}
Rencana Besar Prabowo untuk Sejahterakan Nelayan

{{caption}}
Pidato Prabowo di Sidang Paripurna DPR: Rupiah Dipatok 16.800-17.500 per Dolar AS pada 2027

Topik Terkait
{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

{{caption}}
KPK Ungkap Pengembalian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji Tak Hanya dari Khalid Basalamah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

{{caption}}
KPK Dalami Peran Forum SATHU dalam Skandal Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

{{caption}}
KPK Fokus Periksa Biro Haji, Nusron Wahid Belum Dipanggil dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

KPK
{{caption}}
KPK Periksa Biro Haji Pekan Depan, Usut Tuntas Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa biro haji terkait kasus korupsi kuota haji pekan depan, menandai babak baru pengusutan perkara yang merugikan negara Rp622 miliar.

{{caption}}
KPK Ungkap Keuntungan Rp27,8 Miliar Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Makassar Toraja (Maktour) meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar dari kasus korupsi kuota haji, memicu pertanyaan besar tentang praktik penyelenggaraan ibadah haji.

{{caption}}
Penjelasan KPK Belum Ada Pihak Swasta Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

Sebagai informasi, sampai dengan hari ini, pihak swasta yang sudah diperiksa rerata dari pihak biro travel haji dan umrah.

{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

{{caption}}
KPK Jerat Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara.

{{caption}}
KPK: Besaran Kerugian Negara Imbas Kasus Korupsi Kuota Haji Masih Dihitung BPK

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka korupsi kuota haji.

KPK
{{caption}}
Tak Hanya Gus Yaqut, KPK Tetapkan Gus Alex Tersangka Kasus Kuota Haji

Pnetapan tersangka dilakukan KPK pada Kamis 8 Januari 2026, setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

{{caption}}
Pimpinan KPK Tegaskan Kasus Korupsi Kuota Haji Tidak Mandek, Penyidik Matangkan Bukti untuk Persidangan

Penggalian keterangan oleh saksi dilakukan secara maksimal. Tujuannya, agar semua temuan ada bukti valid untuk dipertanggung jawabkan.

{{caption}}
Muhadjir Effendy Angkat Bicara setelah Jalani Pemeriksaan KPK

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.

{{caption}}
FOTO: Muhadjir Effendy Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Kuota Haji

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji kembali berlanjut di KPK.

{{caption}}
Muhadjir Effendy Batal Diperiksa KPK Hari ini, Minta Penjadwalan Ulang

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Pasetyo, yang bersangkutan mengaku berhalangan dan minta penjadwalan ulang.

{{caption}}
Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Muhadjir Effendy sebagai Saksi Hari ini

Juru Bicara KPK, Budi Pasetyo, mengatakan pemanggilan tersebut berkaitan dengan posisi Muhadjir saat pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

{{caption}}
Khalid Basalamah Jelaskan Sumber Uang Rp8,4 Miliar yang Diserahkan ke KPK

Khalid pun blak-blakan menjelaskan soal sumber uang tersebut. Menurut dia, uang itu didapatkan dari pengembalian PT Muhibbah kepada biro travel haji miliknya.

{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

{{caption}}
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

{{caption}}
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.

{{caption}}
KPK Limpahkan Berkas Bupati Nonaktif Pati Sadewo ke JPU, Segera Diseret ke Meja Hijau

Jaksa penuntut KPK punya waktu 14 hari untuk membawanya ke pengadilan untuk disidangkan.

{{caption}}
Peserta Pendidikan Lemhanas Diperlihatkan Dampak Nyata Korupsi

Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi bagi calon pimpinan nasional melalui kunjungan peserta Lemhannas ke Rupbasan KPK.

{{caption}}
Reaksi KPK Diprotes Immanuel “Noel” Ebenezer soal Tuntutan Korupsi: Semua Ada Pedomannya

Noel sebelumnya mempertanyakan tuntutan jaksa yang dinilainya tak proporsional dibanding sejumlah terdakwa kasus korupsi lain dengan nilai kerugian lebih besar.