Pemerintah Siapkan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra, Pastikan Program MBG Aman

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan pembiayaan pascabencana Sumatera, khususnya untuk rehabilitasi infrastruktur dan rekonstruksi perumahan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan dana fantastis Rp21,44 triliun untuk pemulihan pascabencana. Simak rincian Anggaran Pascabencana Sumbar dan pembagian kewenangannya.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui Anggaran TKD Aceh 2026 tidak dipotong, memastikan dukungan penuh pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

Dana tersebut disiapkan untuk dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Prasetyo menjelaskan, dana puluhan triliun tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak BNPB untuk segera mengajukan tambahan Anggaran Pemulihan Bencana, memastikan dana siap tersedia demi respons cepat terhadap korban di Sumatera.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih adanya utang pembangunan jembatan pascabencana di Sumatera saat rapat pemulihan bersama DPR dan kementerian.

Purbaya mencatat dana siap pakai tersisa Rp1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebutuhan untuk perbaikan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai Rp 51 triliun.

Bantuan ini masuk ke dalam APBD 3 provinsi serta 52 kabupaten/kota guna mempercepat respons awal penanganan bencana.

Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp25,41 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap penguatan Rupiah, didorong oleh masuknya modal asing ke pasar obligasi Indonesia dan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Ketiganya memberikan tanggapan terkait itu pasca melakukan rapat bersama sejumlah perusahaan China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh meskipun nilai tukar rupiah melemah, mengajak masyarakat tidak khawatir dan percaya pada kekuatan bangsa.

"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, enggak usah khawatir," kata Prabowo.

Banjir Pati semakin parah setelah tanggul Sungai Godo di Desa Tanjunganom jebol akibat hujan lebat, merendam puluhan rumah dan mengganggu aktivitas warga sejak Sabtu (23/5) dini hari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi.

Universitas Andalas (Unand) bersama BNPB dan Pemerintah Australia memperkuat kerja sama riset kebencanaan terintegrasi, fokus pada mitigasi gempa megathrust dan hidrometeorologi di Sumatera, demi ketahanan bencana berkelanjutan.

Komando Distrik Militer (Kodim) 0308/Pariaman telah menyelesaikan pembangunan lima Jembatan Darurat Kodim Pariaman pascabencana hidrometeorologi, mempercepat pemulihan mobilitas warga.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong Transformasi BPBD untuk hadapi peningkatan risiko bencana di Indonesia. Langkah ini diperkuat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang membuat pembaca penasaran akan dampaknya.

Puluhan penyintas bencana di Aceh Barat telah menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun BNPB, memastikan kenyamanan mereka sambil menunggu pembangunan hunian tetap.