MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sebanyak 138 perkara sengketa Pilkada 2024 yang dibacakan dalam putusan dismissal, Selasa (4/2)

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik rapat pleno mengungkap hari ini adalah batas akhir bagi KPU menggelar rekapitulasi nasional pascaputusan MK.

Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.

Sidang ini sudah dimulai dari 6 Juni, lalu 7 Juni dan akan dituntaskan hari ini, 10 Juni 2024.

Sisanya, akan dijadwalkan pada 7 Juni dan 10 Juni 2024.

Pengucapan putusan akan digelar terbuka dan disiarkan melalui Youtube resmi MK.

Berdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).

Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuhkan pembuktian.

Pembacaan putusan sengketa dilakukan tepatnya pada 21-22 Mei 2024.

Pada sengketa Pileg 2024, MK menerima 297 permohonan.

Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).

Fajar menjelaskan, sidang akan beragendakan pembacaan putusan.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

Pemanggilan sepasang kekasih untuk dimintai klarifikasi asal usul dugaan video yang sudah menyebar luas di semua saluran perpperpesanan.

Publik figur sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, telah melaporkan dugaan penyebaran hoaks mengenai kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya, memicu penyelidikan serius atas informasi palsu yang merugikan nama baiknya.

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Pelapor dalam kasus ini adalah UB (35), yang sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap RA.