Fahri Bachmid

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960.

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Pakar hukum tata negara menegaskan supremasi hukum menjadi fondasi krusial dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat di era digital yang penuh tantangan, memantik rasa penasaran akan solusi ke depan.

Yusril secara resmi mengundurkan diri sebagai ketua umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Sabtu (18/5).